REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melakukan berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan terus menguatkan kolaborasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi dan pelaku usaha antara lain dengan menggencarkan gelar pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, dan memaksimalkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Menurut Arief, meningkatnya permintaan (demand) pada momentum HBKN Idul Adha merupakan siklus tahunan di mana pemerintah harus memastikan pasokan aman dan terjangkau sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan melonjaknya harga.
"Kita bersama seluruh stakeholders tentunya terus memantau pergerakan pasokan dan harga pangan, juga melakukan intervensi di lapangan melalui serangkaian kegiatan antara lain gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan jelang Idul Adha," ujar Arief dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (19/06/2023).
Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.
Sejak awal 2023 hingga saat ini NFA telah memfasilitasi GPM di 28 Provinsi dan 117 kabupaten/kota dengan frekuensi mencapai 215 kali kegiatan GPM. GPM ini akan terus ditingkatkan frekuensinya hingga menjelang Idul Adha dengan mengelar GPM serentak di H-3 di 290 lokasi di seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencakup beragam komoditas seperti beras, jagung, gula konsumsi, dan minyak goreng yang didistribusikan dari daerah surplus ke daerah defisit. Total distribusi di tahun 2023 mencapai 1.200 ton.
Selain itu, Arief juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam membangun sinergi keterjangkauan pangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Kerja sama ini penting untuk didorong agar terbangun konektivitas antardaerah dan setiap daerah mampu memetakan potensi pangannya dan memiliki exit strategy mengatasi dinamika inflasi pangan dan tantangannya. Kita mendorong hal tersebut melalui Rakornas pengendalian inflasi yang secara rutin digelar Kemendagri, peran daerah dalam menjaga ketahanan pangan kita kuatkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika