REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Arif Rahman Hakim berharap dapat menghimpun pandangan serta menjaring aspirasi publik terkait isu terkini pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM). Hal itu melalui kegiatan focus group discussion (FGD).
"Ini untuk menjadi bahan masukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, rancangan teknoratik, dan background study," ujar Arif dalam FGD Masukan Isu Pengembangan Koperasi dan UMKM di Jakarta, Senin (22/5/2023).
Berbagai masukan tersebut, kata dia, diperlukan guna penulisan rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 bidang Koperasi dan UMKM. Pada acara yang dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham dan para ketua asosiasi yang berkecimpung di bidang koperasi dan UMKM, ia mengungkapkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, target Kemenkop secara umum yakni meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian. Upaya peningkatan itu melalui penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.
"Beberapa indikator yang harus dicapai hingga 2024 di antaranya kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,5 persen," kata dia.
Indikator tersebut, lanjutnya, dicapai melalui program penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM, pengembangan model bisnis koperasi pangan, dan digitalisasi koperasi. Indikator lainnya, sambung Arif, yaith kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen. Dicapai melalui pembangunan Rumah Produksi Bersama atau Factory Sharing, 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM, hingga fasilitasi PLUT-KUMKM sebagai sarana konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya ke UMKM.
Berikutnya yakni rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4 persen. Itu dicapai melalui pengembangan ekosistem bisnis bagi wirausaha, peningkatan kapasitas jiwa wirausaha melalui inkubasi usaha, pelatihan dan fasilitasi konsultasi bisnis, fasilitasi perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha melalui Enterpreneur Finance Festival (EFF) dan Business Matching, hingga fasilitasi PLUT-KUMKM sebagai sarana konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif.
Terkait jumlah koperasi modern yang dikembangkan sebanyak 500 unit secara kumulatif yang dicapai melalui program/kegiatan pengembagan koperasi berbasis komoditas, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi modern, hingga digitalisasi koperasi. "Begitu juga dengan proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal sebesar 30,8 persen," tuturnya.
Itu, kata dia, dicapai melalui program penguatan fasilitasi pembiayaan dan pengembangan investasi bagi UMKM dalam mengakses kredit, pembiayaan UMKM melalui fasilitasi akses kredit usaha rakyat (KUR), dan KUR klaster. Arif menambahkan, selain kegiatan yang secara langsung ditujukan guna mencapai target RPJMN, Kemenkop pun melaksanakan kegiatan prioritas yang akan berlanjut hingga 2024.
Kegiatan dimaksud meliputi pendataan lengkap koperasi dan UMKM dengan target kumulatif hingga 2024 sebanyak 65,4 juta data KUMKM. Kemudian, ada Rumah Produksi Bersama dengan target pada 2024 sebanyak lima lokasi, pengembangan layanan Rumah Kemasan dengan target tahun 2024 sebanyak 10 unit, redesain PLUT-KUMKM/New PLUT sebanyak 63 PLUT-KUMKM (jumlah PLUT existing), revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak lima unit, koperasi modern dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 500 koperasi, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem dengan sasaran lokasi 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
"Ada juga pengembangan kewirausahaan nasional dengan target tahun 2024 Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95 persen. Lalu, target penumbuhan wirausaha sebesar 4 persen," ucap Arif.
Dalam proses pengembangan koperasi dan UMKM tersebut, Kemenkop bersinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga tingkat pusat lainnya. "Melalui FGD ini, saya berharap dapat menjaring masukan dari asosiasi yang menaungi koperasi dan UMKM untuk dapat diadaptasi ke dalam kebijakan yang kami susun," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
