REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menilai mobilisasi pangan melalui Tol Laut menjadi salah satu program strategis dalam mewujudkan pemerataan pasokan pangan. Bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Badan Pangan berharap pemerataan stok pangan nasional bisa mencapai daerah pelosok.
“Pemanfaatan Tol Laut untuk pengiriman CPP beras ini sangat baik dan efektif menjaga pasokan di semua wilayah. Selanjutnya kita mendorong Bulog untuk berkoordinasi apabila membutuhkan bantuan mobilisasi cadangan beras untuk mengisi kekosongan di daerah lain,” ucap Arief lewat siaran persnya, Kamis (18/5/2023).
Arief mengatakan, ke depannya kerja sama pemanfaatan Tol Laut bersama Kemenhub akan terus ditingkatkan sebagai upaya manajemen stok kebutuhan bahan pokok penting.
Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Kemaritiman Andre Mulpyana mengatakan, sesuai arahan Presiden dan Menteri Perhubungan, Program Kapal Tol Laut siap mendukung kebutuhan pendistribusian pangan hingga ke wilayah-wilayah terluar Indonesia. “Pada intinya Tol Laut mendukung kebutuhan emergency distribusi bahan pokok dan penting terutama pangan,” tambah Andre.
Menurutnya, terlaksananya pendistribusian beras ke NTT melalui Tol Laut ini atas sinergitas yang baik antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Dalam mendukung sektor-sektor strategis, ia mengatakan, Tol Laut yang disiapkan Kemenhub memberikan fasilitasi pendistribusian dengan harga yang lebih murah dari komersial, dan menjangkau wilayah yang lebih luas.
"Kita selalu terbuka dan siap berkolaborasi meningkatkan fasilitasi pendistribusian pangan ke daerah-daerah terluar atau defisit melaui trayek Tol Laut," ujarnya.
Perwakilan Sekretariat Kabinet Zaenal Arifin meyakini dengan masuknya beras Bulog ke NTT via Tol Laut ini akan segera menambah capaian realisasi bantuan pangan beras di provinsi NTT. "Tentunya ini akan menambah capaian realiasi bantuan beras di NTT menjadi lebih dari 43 persen. Pola pendistribusian menggunakan Tol Laut ini akan sangat membantu kelancaran distribusi serta kesejahteraan KPM di 38 provinsi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika