Jumat 31 Mar 2023 14:52 WIB

ASEAN Berkomitmen Percepat Transisi Energi Terbarukan

Indonesia memperkuat NCD menjadi 31,8 persen jika gunakan pendanaan domestik.

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Friska Yolandha
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) di Bali, Jumat (31/3/2023).
Foto: Dok. tangkapan layar/Retno Wulan
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) di Bali, Jumat (31/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen mempercepat transisi energi terbarukan. Hal ini lantaran kawasan ASEAN dinilai sebagai salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Komitmen ini diwujudkan melalui pembaharuan Taksonomi ASEAN yang Berkelanjutan atau ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) yang sebelumnya telah diterbitkan pada 27 Maret 2021. Pembaharuan ini menunjukkan komitmen ASEAN dalam mewujudkan ekonomi rendah karbon.

Baca Juga

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Pemerintah Indonesia juga sudah memperkuat Nationally Determined Contribution (NDC) dari 29 persen menjadi 31,8 persen jika menggunakan sumber pendanaan domestik. 

Dengan upaya dan dukungan global, Indonesia mampu meningkatkan pengurangan emisi karbon dari 41 persen menjadi 43,2 persen. "Dalam melaksanakan NDC ini, salah satu aspek yang paling penting adalah transisi energi," kata Sri di acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Jumat (31/3/2023). 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyampaikan OJK berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan transisi energi terbarukan di ASEAN. OJK senantiasa aktif menyampaikan pentingnya untuk terus mendukung transisi energi secara bertahap.

"Khususnya penghentian secara bertahap pembangkit listrik tenaga uap batu bara (coal phase-out) dan secara bersamaan memastikan pertumbuhan sosial dan ekonomi ASEAN tidak dikesampingkan," kata Mahendra.

Menurut Mahendra, OJK dan Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menyampaikan pandangan Indonesia dalam setiap pertemuan ASEAN Taxonomy Board.

Lebih lanjut Mahendra juga menyampaikan upaya yang telah dilakukan selama ini telah mendapat dukungan dari lembaga jasa keuangan baik nasional maupun asing. Mereka

Bersedia dan siap untuk mendukung pendanaan program penghentian secara bertahap proyek dengan bahan bakar fosil. 

"Indonesia dan ASEAN harus dapat menjadi contoh dalam penerjemahan komitmen keuangan berkelanjutan menjadi aksi, proyek dan benefit yang nyata bagi aspek sosial, lingkungan dan bisnis," ujar Mahendra.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement