Selasa 14 Mar 2023 12:54 WIB

Kemenperin Bidik Transaksi Rp 400 Triliun pada Business Matching 2023

Transaksi akan ditampilkan pada layar raksasa secara aktual.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua kanan), Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas†(kanan) berfoto saat penutupan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (24/3/2022). Tahun ini, Kemenperin menargetkan transaksi Rp 400 triliun, naik dari Rp 214,1 triliun pada 2022.
Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua kanan), Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas†(kanan) berfoto saat penutupan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (24/3/2022). Tahun ini, Kemenperin menargetkan transaksi Rp 400 triliun, naik dari Rp 214,1 triliun pada 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian membidik transaksi Rp 400 triliun pada penyelenggaraan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri, yang akan digelar 15-17 Maret 2023 di Istora Senayan, Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengatakan bahwa angka tersebut sesuai dengan arahan Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga

"Tahun lalu itu Rp 214 triliun. Sekarang harus lebih dari itu, sesuai yang disampaikan Pak Luhut potensi angkanya Rp 400 triliun," kata Dody kepada Antara di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Dody mengatakan, pembelanjaan Rp 400 triliun untuk produk dalam negeri akan sangat berdampak terhadap geliat industri nasional. Ini nantinya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Business Matching 2023 juga disebut menjadi etalase produk-produk industri dalam negeri yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan belanja berbagai kementerian lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

"Semua transaksi pembelanjaan nantinya akan tercatat setiap bulan, sehingga belanjanya dapat terpantau pada sistem, baik pada tahap perencanaan, pengadaan, hingga pembayaran," ujar Dody.

Menurut Dody, pembelanjaan produk dalam negeri akan berdampak besar terhadap keberlangsungan industri nasional.

"Dengan captive market dari pemerintah, maka industri tersebut dapat meningkatkan kapasitasnya, riset dan pengembangannya, hingga akhirnya mampu meningkatkan kapabilitas sebagai industri yang unggul," ujar Dodi.

Untuk itu, Dody berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat memaksimalkan penyelenggaraan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 secara maksimal.

Ia menambahkan, Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 akan memfasilitasi pertemuan antara instansi pengguna Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk kementerian lembaga, pemda dan badan usaha, dengan pelaku usaha industri dalam negeri.

Penyelenggaraan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 mengusung konsep One Stop Event, yakni Kemenperin akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 akan diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen di satuan-satuan kerja, asosiasi industri, asosiasi pengadaan barang/jasa, produsen dari hulu hingga hilir, serta penyedia.

Para peserta akan menempati setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis. Selanjutnya, transaksi pembelian PDN ataupun komitmen pembelian PDN yang dihasilkan dari desk akan ditampilkan pada layar raksasa secara actual time agar dapat diketahui oleh seluruh peserta.

Selain desk Business Matching, juga akan dilaksanakan talkshow yang mengundang 10 K/L/PD dengan anggaran terbesar.

"Ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang ingin masuk pada pengadaan barang atau jasa pemerintah," katanya.

Tidak hanya itu, kegiatan temu bisnis juga akan diramaikan pameran produk dalam negeri, bimtek pengisian SiRUP dan SPSE. Serta Forum Komunikasi Tim P3DN, yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang diskusi mengenai perkembangan program P3DN di masing-masing instansi.

Selain itu, setiap harinya juga akan tersedia Pojok Konsultasi untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan sertifikasi TKDN.

Khusus Industri Kecil, Lembaga Verifikasi Independen, e-katalog Sektoral Kemenperin, kartu kredit pemerintah serta Pojok Konsultasi lainnya yang dikelola oleh IAPI, BPKP, dan LKPP.

Kemenperin juga akan memberikan penghargaan kepada 10 pihak yang berkontribusi terhadap belanja produk dalam negeri tahun ini.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement