REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang menunjuk akademisi Kazuo Ueda untuk menjadi gubernur bank sentral berikutnya. Ini menjadi pilihan mengejutkan yang dapat meningkatkan peluang diakhirinya kebijakan pengendalian yield yang tidak populer.
Menurut dokumen yang diserahkan ke parlemen pada Selasa (14/2/2023), Ueda akan menggantikan petahana Haruhiko Kuroda, yang masa jabatan lima tahun keduanya berakhir pada 8 April. Pria berusia 71 tahun ini merupakan mantan anggota dewan kebijakan Bank of Japan (BOJ).
Transisi kepemimpinan ini menandai akhir sejarah eksperimen moneter Kuroda selama satu dekade yang berusaha mengejutkan publik dari pola pikir deflasi. Ini pada akhirnya dapat menyelaraskan Jepang dengan ekonomi besar lainnya menuju suku bunga yang lebih tinggi.
Dengan inflasi yang melebihi target BOJ 2 persen, Ueda menghadapi tugas rumit untuk menormalkan kebijakan ultra-longgar berkepanjangan yang telah mengundang kritik publik yang meningkat karena mendistorsi fungsi pasar dan menghancurkan margin bank.
Analis memperkirakan Ueda, yang telah memperingatkan bahaya kenaikan suku bunga prematur di masa lalu, untuk menunda pengetatan kebijakan moneter. Tapi dia mungkin lebih tertarik daripada pendahulunya untuk memutar kembali kontrol kurva imbal hasil (YCC), kerangka kerja kompleks yang menggabungkan suku bunga jangka pendek negatif dengan batas imbal hasil obligasi 0,5 persen, mengingat komentarnya di masa lalu yang menandai kelemahan potensial, kata analis.
"Ueda kemungkinan akan fokus pada teori dan analisis empiris dalam memandu kebijakan moneter," kata Naomi Muguruma, ekonom pasar senior di Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
Penunjukan Ueda, yang pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Nikkei dan dikonfirmasi oleh Reuters pada Jumat (10/2/2023), mengejutkan banyak investor yang mengharapkan pekerjaan itu diberikan kepada seorang gubernur bank sentral karir seperti wakil gubernur Masayoshi Amamiya. Ueda yang memimpin akan memudahkan BOJ untuk keluar dari stimulus saat ini daripada pilihan seperti Amamiya, yang memainkan peran kunci dalam menyusun kebijakan Kuroda, kata para analis.
"Ada kemungkinan BOJ akan mengakhiri kebijakan pembatasan imbal hasil obligasi 10 tahun pada musim semi atau musim panas ini," kata Izuru Kato, kepala ekonom di Totan Research.
"Begitu menghapus target imbal hasil 10 tahun, BOJ bisa menunggu untuk melihat bagaimana inflasi dan ekonomi luar negeri berkembang dalam memutuskan kapan akan keluar dari suku bunga negatif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika