Jumat 27 Jan 2023 16:52 WIB

Dukung Pembangunan Perumahan, Pemerintah Naikkan Alokasi Bantuan

Kementerian PUPR mendorong kepemilikan hunian layak bagi MBR.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Foto udara puluhan rumah bantuan Kementerian PUPR di wilayah pesisir di Kecamatan Toronipa, Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (19/12/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mendorong kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Foto: ANTARA FOTO/Jojon
Foto udara puluhan rumah bantuan Kementerian PUPR di wilayah pesisir di Kecamatan Toronipa, Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (19/12/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mendorong kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mendorong kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, terdapat kenaikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan dalam membangun rumah MBR.

“Pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU untuk rumah umum senilai Rp 383 miliar, sedangkan pembangunan PSU perumahan MBR sebanyak 27.825 unit,” kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga

Pada 2022, anggaran penyaluran bantuan PSU rumah umum senilai Rp 169 miliar dengan capaian sebanyak 20.757 unit atau melebihi target 101,01 persen dari 20.550 unit.

Pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU merupakan upaya pemerintah dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

 

Selain bantuan PSU, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2023 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,02 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.347 unit, termasuk alokasi anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 menara dan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 menara.

“Untuk rumah susun, capaiannya pada 2022 sebanyak capaian 3.872 unit dari target 3.998 unit atau sebesar 99,84 persen,” kata Iwan.

Selanjutnya, pembangunan rumah swadaya, pada 2022 realisasi capaian sebesar 99,80 persen atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Untuk 2023, pembangunan rumah swadaya dialokasikan senilai Rp 3,19 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 145 ribu unit, termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE).

Program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya pembangunan rumah khusus. Pada TA 2023, pembangunan rumah khusus dialokasikan senilai Rp 891 miliar untuk pembangunan 3.362 unit, termasuk loan CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).

“Untuk 2022, anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp 1,15 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit,” kata Iwan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement