REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman menilai, larangan ekspor bauksit pada Juni 2023 mendatang sangat baik. Hal itu dapat mendorong serta percepatan industrialisasi di Provinsi Kalbar.
"Saya sangat setuju ada pelarangan ekspor bauksit. Bauksit merupakan komoditas tambang primadona di Kalbar. Dengan dilarang ekspor otomatis ada hilirisasi. Hal itu tentu mendorong industrialisasi di Provinsi Kalbar," ujar Eddy di Pontianak, Rabu (18/1/2023).
Ia menjelaskan, industrialisasi di Kalbar sejauh ini stagnan atau hanya berjalan di tempat. Dari belasan provinsi Kalbar menjadi bagian daerah industrinya jalan di tempat di mana kontribusinya hanya di kisaran 16 persen pada perekonomian Kalbar. Dengan adanya regulasi pelarangan komoditas bauksit bisa meningkatkan industrialisasi di Kalbar.
"Jangan kita seperti sawit yang terlalu lama hilirisasi. Sejak 1985 sampai sekarang hanya minyak sawit mentah atau CPO saja karena belum ada pemaksaan," ujarnya.
Ia berharapan, dengan bauksit dilarang ekspor dan dipaksa hilirisasi, ada smelter dibangun dan ada nilai tambah tercipta. Dengan begitu, industrialisasi bisa berkembang.
Menurutnya, dengan adanya larangan ekspor bauksit, tantangan bagi pendapatan daerah akan ada dan itu hanya jangka pendek. Namun untuk jangka panjang nilai tambah akan jauh lebih tinggi jika hanya dijual dalam bentuk mentah.
"Sudah saatnya hilirisasi dan ciri negara mau maju industrinya harus berkembang atau maju," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
