REPUBLIKA.CO.ID, Penerbitan sukuk global diperkirakan tetap tumbuh meski melambat pada 2023. Hal ini disebabkan oleh gejolak pasar keuangan dunia. Meski demikian, berdasarkan laporan dari Fitch Ratings, sukuk tetap akan menjadi sumber utama pendanaan dalam inti pasar keuangan syariah dunia.
Dikutip dari Zawya, Kamis (12/1/2023), outlook jangka menengah dan panjang tetap positif seiring kokohnya permintaan dari investor syariah, kebutuhan refinancing, dan adanya dukungan pemerintah di sejumlah pasar sukuk utama.
Penerbitan sukuk dari pasar utama dunia pada 2022 turun 7,9 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 244,3 miliar dolar AS. Hal ini disebabkan tingginya harga minyak, kenaikan suku bunga bank sentral, dan isu geopolitik.
Meski demikian, laju penerbitan sukuk masih lebih baik dibandingkan obligasi konvensional yang justru anjlok 22,1 persen dalam periode yang sama.
"Harga minyak yang tinggi telah membantu fiskal dari negara pengekspor minyak seperti dari kawasan GCC (Teluk) dan Malaysia dengan penurunan kebutuhan pembiayaan. Meski begitu, upaya mereka untuk diversifikasi sumber pendanaan tetap dapat mendorong pertumbuhan sukuk," ungkap Global Head of Islamic Finance Fitch, Bashar Al-Natoor.
Di sisi lain, menurutnya, sukuk bisa mengisi gap pendanaan untuk negara importir minyak seperti Indonesia, Turki, dan Pakistan. Tantangan tetap bisa muncul dari peningkatan suku bunga, penurunan minat investor global terhadap surat utang negara berkembang, dan risiko politik.
Outstanding sukuk global telah mencapai 765,3 miliar dolar AS pada 2022. Angka itu 7,6 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sukuk pemerintah dan multilateral masih menjadi yang utama. Tingkat gagal bayar sukuk masih terjaga rendah di level 0,21 persen dari seluruh penerbitan.
Sementara, volume outstanding sukuk berbasis ESG berhasil tumbuh 62,9 persen pada 2022. Hal ini utamanya dipengaruhi efek low base pada tahun sebelumnya. Outstanding sukuk ESG mencapai 24,5 miliar dolar AS, atau setara 3 persen dari volume sukuk global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika