REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan kas cadangan sebesar Rp 200 triliun untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global pada 2023. Adapun kas tersebut didapatkan dari keuntungan harga komoditas pada tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan APBN 2023 akan dihadapkan pada dua risiko utama. Pertama, kenaikan suku bunga dan kedua pelemahan nilai tukar rupiah. “Adanya pembiayaan yang berlimpah dengan windfall profit dari pendapatan baik pajak maupun bukan pajak, kami mengakumulasikan tahun depan itu minimal Rp 200 triliun,” ujarnya saat webinar dikutip Senin (26/12/2022).

Menurutnya pada tahun depan tidak ada lagi bantuan spesial dari Bank Indonesia berupa burden sharing. Adapun kerja sama pemerintah dan bank sentral lewat pembelian surat berharga negara murah juga sudah berakhir pada 2022.

"Bandingkan dengan SKB III yang nilainya Rp 225 triliun. Saya lakukan sekarang dengan mengumpulkan SiLPA. Jadi walaupun tahun depan tidak ada lagi SKB, saya punya bantalan pembiayaan," ucapnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan porsi pembiayaan yang berasal dari pinjaman bilateral dan multilateral.

"Kita upsizing pembiayaan yang tidak tergantung volatilitas market seperti pinjaman berasal dari bilateral dan multilateral. Itu lebih aman dan akan dimaksimalkan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika