REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi dalam membangun hilirisasi nikel setelah Indonesia kalah dalam sengketa dengan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Salah satu strategi yang disiapkan yakni menaikkan pajak ekspor.
Selain itu, menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi lainnya. Namun ia enggan menjelaskan secara rinci terkait strategi yang akan digunakan untuk melawan Uni Eropa.
“Mungkin salah satu di antaranya pajak ekspor, instrumen kan, ini kan main di instrumen, kalau salah satu di antaranya pajak ekspor kita mungkin kita naikkan. Dan itu kewenangan kita dong. Ada juga cara lain tapi saya tidak mau menjelaskan dulu cara lain itu apa. Karena kalau saya sudah buka nanti lawan tahu,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/11).
Menurut Bahlil, banyak strategi yang bisa digunakan Indonesia untuk melanjutkan hilirisasi nikel. Ia pun menilai sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga sudah lebih baik saat ini.
“Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, kan itu strategi pemerintah. Banyak jalan menuju Roma, mereka punya 1.000 akal kita punya 2.000 akal. Indonesia ini orangnya udah pintar-pintar, nggak bisa lagi dimainin, dan nyali kita nggak kecil kok,” kata dia.
Bahlil menyampaikan, meskipun Indonesia kalah dalam sengketa larangan ekspor nikel di WTO, namun Presiden Jokowi menginstruksikan agar tetap melanjutkan dan tak takut terhadap gugatan tersebut. Jokowi pun sudah meminta untuk melakukan banding.
“Perintah bapak Presiden hadapi dan lawan. Caranya pertama adalah banding, yang kedua adalah dengan cara-cara yang lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hilirisasi industri bahan mineral mentah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju dan juga bisa meningkatkan pendapatan per kapita.
Selain itu, hilirisasi industri ini juga bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberikan nilai tambah bagi negara.“Jadi silakan aja mereka protes kita. Silakan aja mereka dibawa ke WTO. Tapi negara ini berdaulat. Mereka sudah kita sepakati dalam G20 tentang komitmen masing-masing negara menghargai terhadap konsep hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Dan itu sudah menjadi konsensus kemarin,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, strategi untuk menaikkan pajak ekspor nikel menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah. Namun demikian, pemerintah masih akan melihat perkembangan ke depannya karena juga masih ada mekanisme lainnya yang bisa ditempuh.
“Nanti kita lihat perkembangannya karena tentu kan ada mekanisme yang lain. Itu salah satu opsi,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Presiden, Jakarta.
Ia melanjutkan, saat ini Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan materi banding ke WTO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
