REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan investasi merupakan tulang punggung perekonomian negara karena menopang keberlanjutan pembangunan. Menurutnya, investasi menjadi urusan vital karena juga menciptakan nilai tambah, mendorong keadilan ekonomi, dan bahkan membantu mewujudkan demokrasi ekonomi.
"Investasi disebut tulang punggung perekonomian bukan karena sekadar bisa menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang/jasa," ujar Ma'ruf saat membuka Anugerah Layanan Investasi Tahun 2022 di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (12/10/2022).
Karena itu, Ma'ruf mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Ma'ruf secara khusus meminta kepada para pimpinan kementerian/lembaga, kepala daerah, serta pemangku kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang menurutnya sebagai ujung tombak jangkar investasi dan pendorong percepatan pemulihan ekonomi.
"Saya mendorong bapak/ibu untuk fokus kepada beberapa strategi dan kebijakan investasi yang menopang tujuan pemulihan ekonomi nasional," ujar Ma'ruf.
Pertama, Ma'ruf meminta agar segera menuntaskan berbagai masalah kelembagaan dan regulasi yang menghambat investasi. Dia meminta agar kementerian investasi/BKPM memastikan setiap daerah, KEK, dan KPBPB konsentrasi pada sektor prioritas yang menjadi keunggulan masing-masing dan arahkan sektor-sektor prioritas dari masing-masing daerah tersebut untuk mendukung target hilirisasi ekonomi.
Kedua, Ma'ruf meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Daerah membuat peta potensi investasi daerah yang komprehensif.
"Peta potensi ini penting sebagai panduan teknis, informasi, dan promosi bagi para investor," ujarnya.
Ketiga, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini juga mendorong penguatan komitmen dalam memberikan pelayanan investasi terbaik.
Untuk itu, Ma'ruf meminta gubernur/bupati/walikota mendukung penguatan kelembagaan, SDM dan tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tujuannya, kata Ma'ruf, tidak lain agar dapat menjadi garda terdepan dan motor penggerak kemudahan berusaha di daerah melalui pemberian izin yang transparan, mudah, cepat, dan murah.
"Keempat, investasi harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, semua wilayah, dan melibatkan pekerja lokal. Pemerataan investasi menjadi kata kunci pencapaian kemakmuran bersama," ujarnya.
Untuk itu, dia mengapresiasi upaya menyeimbangkan nilai investasi antara investasi asing dan domestik, Jawa dan luar Jawa, kolaborasi usaha besar dan UMKM, dan keterlibatan tenaga kerja lokal dari setiap investasi yang dilakukan.
"Dengan demikian investasi menjadi bagian pokok dari perjuangan keadilan sosial," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika