REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris akan memotong pajak impor (bea masuk) pada ratusan produk impor dari beberapa negara termiskin di dunia. Pemangkasan pajak ini untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral maupun multilateral.

Seperti dilansir dari BBC, Selasa (16/8/2022) skema perdagangan negara berkembang mulai berlaku pada bulan Januari dan dibangun di atas skema yang menjadi bagian pertama dari Inggris saat menjadi anggota Uni Eropa.

Barang-barang seperti pakaian, sepatu, dan makanan yang tidak diproduksi secara luas di Inggris akan mendapat manfaat dari tarif yang lebih rendah atau nol. Adapun, skema ini mencakup 65 negara berkembang.

Dengan kata lain, para negara berkembang sudah dapat mengekspor produk-produk itu ke Inggris tanpa adanya tarif bea masuk. Kebijakan itu juga disebut akan mempengaruhi sekitar 99 persen barang yang diimpor dari Afrika.

Departemen Perdagangan Internasional Inggris, mengatakan kebijakan itu adalah bagian dari dorongan yang lebih luas oleh Inggris untuk menggunakan perdagangan demo mendorong kemakmuran dan membantu memberantas kemiskinan serta mengurangi ketergantungan pada bantuan.

Sekretaris Perdagangan Internasional Anne-Marie Trevelyan mengatakan, sebagai negara perdagangan independen, kami mengambil kembali kendali atas kebijakan perdagangan kami dan membuat keputusan yang mendukung bisnis Inggris, membantu biaya hidup, dan mendukung ekonomi negara-negara berkembang di seluruh dunia.

"Bisnis Inggris dapat mengharapkan lebih sedikit birokrasi dan biaya yang lebih rendah, mendorong perusahaan untuk mengimpor barang dari negara berkembang," katanya seperti dikutip dari BBC.

Banyak barang, dari tekstil hingga buah-buahan, di 65 negara termiskin di dunia sudah mendapat manfaat dari pengurangan atau tarif nol ketika dijual ke Inggris. Kebijakan itu membuat produk menjadi lebih menarik.

Skema baru tersebut juga memotong beberapa biaya lebih lanjut, misalnya, pada mentimun yang tidak dapat diproduksi di Inggris selama musim dingin. Ini juga menyederhanakan aturan untuk barang mana, seperti beberapa tekstil, yang memenuhi syarat untuk perlakuan istimewa. 

Ia menjelaskan, kebijakan itu juga menyederhanakan aturan perdagangan seperti aturan asal, yang menentukan berapa proporsi produk yang harus dibuat di negara asalnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika