REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan audit perkebunan sawit dilakukan pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional.

Hal itu disampaikan Luhut saat memberikan pengarahan pada Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan di Jakarta, Sabtu (16/7/2022), yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).

"Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan," kata Luhut dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

Luhut mengharapkan semua pihak dapat membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut. "Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain," lanjutnya.

Menurut Luhut, peran sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir. Ia juga mengatakan sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga Tandan Buah Segar (TBS) yang terjaga dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

"Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng dengan harga minyak goreng curah rakyat sebesar Rp 14 ribu. Kita berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika