REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menanggapi dampak pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menurunkan kasta pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. BI menilai rupiah memang mengalami tekanan akibat sentimen tersebut, namun pelemahannya masih berada dalam batas yang normal.
“MSCI tentu menjadi perhatian, kami melakukan asesmen dan memang sempat dua hari rupiah mengalami tekanan pada saat itu. Tetapi kami masih melihat bahwa tekanannya masih relatif dalam batas yang cukup normal karena pada saat yang bersamaan juga regional kondisinya tidak terlalu baik ya,” kata Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2026 di Kompleks BI, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut catatan BI, setelah sempat menguat hingga pertengahan September 2026, nilai tukar rupiah pada 20 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp 17.985 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan sebesar 0,61 persen (ptp) dibandingkan dengan posisi pada akhir September 2026.
Destry menjelaskan, pihak bank sentral terus mewaspadai dinamika di pasar modal seiring dengan bergulirnya dampak dari pengumuman MSCI yang disampaikan sejak 16 Oktober 2026. Pihaknya juga terus mencermati dan mengawasi pergerakan aliran modal keluar pascapengumuman tersebut.
“Memang kami duduk berdiskusi secara tight (ketat) sekali bagaimana kita menyikapi ini. Dan kalau kita lihat, kita ini sekarang ingin kebijakan yang lebih targeted. Jadi, kita tahu outflow memang terjadi, artinya apa? Kalau outflow terjadi kan kita harus berusaha untuk meng-attract inflow-nya, outflow itu masuk menjadi inflow,” ujar Destry.
Dengan dinamika yang terjadi, Destry menekankan bahwa BI memiliki beberapa hal yang menjadi perhatian utama. Fokus utamanya adalah upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, bank sentral juga berupaya menjaga tingkat inflasi tetap berada di kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen. Ia mengakui bahan pangan bergejolak (volatile food inflation) memang mengalami tekanan, tetapi inflasi inti (core inflation) terbilang masih terkendali.
“Dan juga apa yang telah kami lakukan, kenaikan 100 basis poin (bps) sepanjang Mei—Juni 2026, itu sudah bisa meng-anchor juga untuk inflasi, ekspektasi inflasi pada sasaran yang memang kita tuju. Kita melihat dengan kenaikan 100 bps juga sudah terjadi repricing dari beberapa pasar keuangan kita, sehingga yang menjadi fokus kami adalah bagaimana kita bisa mendatangkan inflow itu kembali,” kata Destry.
Destry menegaskan, oleh karena itu, kebijakan bank sentral cenderung diarahkan agar lebih terarah (targeted). Salah satu langkahnya adalah dengan memaksimalkan berbagai insentif kepada para investor agar semakin banyak aliran modal masuk ke dalam negeri.
“Yang kami lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan insentif yang kami berikan kepada para investor, mendatangkan inflow atau memasukkan dananya untuk membeli portofolio Indonesia, baik itu SBN (Surat Berharga Negara), SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia), termasuk juga pinjaman dan sebagainya,” ujar Destry.
Dalam RDG Oktober 2026, BI mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah ini dilakukan baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika