REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan pengetatan kebijakan moneter dengan meningkatkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja agar perekonomian lebih terakselerasi.
"Risiko pelemahan nilai tukar karena ada capital outflow perlu dimitigasi dengan memperketat kebijakan moneter. Tapi ini perlu dilakukan bertahap dengan sinyal dari otoritas moneter dan langkah yang prudent," kata Tauhid dalam diskusi publik daring, Selasa (24/5/2022).
Ia menambahkan sepanjang 2022 sampai 2023, pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja negara agar dapat menyumbang lebih tinggi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja negara yang perlu didorong terutama yang berkaitan dengan sektor produktif dan belanja modal.
Di samping itu pada 2023, pemerintah dinilai perlu memotong belanja kementerian dan lembaga yang tidak produktif dan mengubah mekanisme subsidi energi agar lebih tepat sasaran. "Misalnya LPG 3 kilogram dibiarkan dibebaskan mengembang subsidinya bahkan bisa jauh lebih buruk di 2023 karena tidak ada upaya reformasi ketidaktepat sasaran, termasuk Pertalite yang subsidinya tidak hanya dinikmati kelompok bawah, tapi dinikmati seluruh masyarakat," katanya.
Pasalnya diperkirakan harga komoditas pangan dan energi masih tinggi pada 2023 mendatang karena blokade terhadap Rusia tetap dilakukan oleh berbagai negara. Hal ini menyebabkan subsidi energi yang disalurkan pemerintah berpotensi meningkat.
Tekanan terhadap APBN pun semakin besar karena pada saat yang sama pemerintah harus membayar utang dan bunga utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp 366 triliun pada 2023. Karena itu ke depan pemerintah juga dinilai perlu memperbaiki perekonomian dan tata kelola investasi agar suku bunga obligasi Indonesia tidak terlalu tinggi.
"Peran pemerintah cukup kredibel untuk menjaga perekonomian, termasuk menjaga aliran investasi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika