REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti bidang keamanan nasional dan Manajer Program LESPERSSI (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia), Beni Sukadis mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang membuat holding perusahaan BUMN pertahanan melalui Defend ID (Defence Industry Indonesia). Menurutnya tujuan dari pembentukan holding untuk konsolidasi industri pertahanan Nasional.
Dia menilai, agar ekosistem pertahanan nasional dapat terbentuk, perlu adanya konsistensi dan komitmen serius pemerintah dalam melakukan pembelian alutsista melalui perusahaan BUMN pertahanan. Tujuannya agar adanya kebijakan yang sustainable.
"Jangan ganti rezim ganti kebijakan sehingga upaya pembelian alutsista dari BUMN untuk memenuhi kebutuhan TNI Polri ataupun dalam negeri menjadi terhambat. Konsistensi dan komitmen untuk menumbuhkan industri pertahanan dalam Negeri melalui BUMN pertahanan sangat vital," kata pengamat pertahanan militer ini, Jumat (22/4/2022).
Beni mengatakan, saat ini dengan UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah mengamanahkan pemenuhan suku cadang dalam negeri (TKDN) harus bisa mencapai 35% dalam jangka waktu tertentu sebagai bagian dari kebijakan offset (imbal dagang). Komitmen dalam aturan ini harus dijalani secara konsekuen dengan membuatkan roadmap industri pertahanan.
Saat ini belanja alutsista pemerintah Indonesia hanya berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Jumlah tersebut masih jauh di bawah ideal dari kebutuhan belanja alutsista yang bisa mencapai Rp12 triliun.
Menurutnya, jangan sampai anggaran yang tergolong besar tersebut hanya akan menjadikan Indonesia konsumen produksi alutsista global.
"Peluang offset langsung (co-production atau lisensi produk suku cadang) itu tetap ada seperti upaya Pemerintah untuk pembelian jet tempur Rafale yang banyak. Ini harus didukung dengan minimum TKDN hingga 35%. Tujuannya selain untuk alih teknologi, diharapkan Indonesia tak hanya sebagai konsumen saja. Tetapi Indonesia bisa menjadi bagian dari produsen alutsista global,"ungkap Beni.
Tentu saja prioritas dalam TKDN harus disesuaikan dengan keunggulan dari industri pertahanan Nasional. Seperti PT PAL pembuatan kapal perang tentu saja supply chain untuk suku cadang bisa dilakukan industry swasta lainnya. Kemudian PT DI dengan kemampuan pembuatan pesawat terbang propeler CN 235 (sipil dan militer) perlu ditingkatkan.
Beni percaya dengan kewajiban TKDN 35% dalam jangka waktu tertentu ini akan meningkatkan kapasitas produksi dari industri pertahanan dalam negeri.
Menurut Beni, BUMN pertahanan Indonesia dinilai tak kalah dengan produsen alutsista global. Banyak produk unggulan dari PT PINDAD yang sudah diakui dunia. Alutsista produksi PINDAD yang sudah mendunia seperti senjata serbu SS2, kendaraan pengangkut personel (APC) ANOA. Produk unggulan seperti ini harus menjadi prioritas untuk memenuhi alutsista TNI Polri.
Defend ID juga dapat melakukan kerjasama dengan industri pertahanan swasta dalam membuat suku cadang ataupun pembuatan platform seperti kapal-kapal patroli kecil, drone, radar atau bahkan senjata/amunisi seperti misil, bom dan yang lainnya. Tujuannya agar industri dalam negeri dapat meningkat.
"Selain itu Defend ID juga dapat memberikan insentif kepada kampus dan industri kecil di dalam negeri (public private partnership) dalam penelitian dan pengembangan prototipe senjata dan peralatan pertahanan lainnya,"ungkap Beni.
Beni mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi Defend ID. Tantangan tersebut diantaranya, ada keterbatasan SDM yang ahli dalam industri pertahanan. Selain itu keterbatasan anggaran/modal investasi yang dimiliki BUMN pertahanan.
Dua tantangan utama tersebut akan mempengaruhi kapasitas produksi dari BUMN pertahanan. Agar BUMN pertahanan dapat meningkatkan jumlah produksinya serta mampu bersaing dengan produsen alutsista global, Beni meminta agar Pemerintah melalui Kementrian Kuangan dan Kementrian BUMN dapat meningkatkan modal di perusahaan BUMN pertahanan.
"Agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kualitas alutsista produksi BUMN pertahanan, penambahan modal perlu dipertimbangkan Pemerintah. Sebab peluang untuk BUMN pertahanan ini tumbuh sangat besar," ujar Beni.
Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID dalam acara peluncuran di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).
Menurut dia, pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri.
"Kita memang harus segera membangung kemandirian industri pertahanan, mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru, dan mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk menjaga kedaulatan negara kita, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia, dalam sambutannya seperti disimak dari siaran langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
