REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mendorong Danantara Indonesia mengambil peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, seiring agenda penyehatan dan transformasi badan usaha milik negara (BUMN).
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan, Danantara dibentuk sebagai instrumen jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan aset negara yang lebih terukur dan bertanggung jawab.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Dony, mengharapkan Danantara berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depan. “Karena Danantara diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi ke depan, maka sovereign wealth fund ini harus dibangun dengan sangat hati-hati, dikelola dengan baik, dan dijalankan secara bertanggung jawab,” kata Dony dalam acara Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dony menjelaskan, sepanjang enam bulan terakhir tahun 2025, Danantara telah menyelesaikan 21 persoalan utama dalam pengelolaan BUMN yang dinilai mendesak dan krusial. Langkah tersebut difokuskan pada pembenahan tata kelola, restrukturisasi keuangan, serta perbaikan model bisnis agar lebih berkelanjutan.
Salah satu fokus utama Danantara adalah penyehatan PT Krakatau Steel Tbk. Dony menegaskan, upaya restrukturisasi tidak dilakukan secara instan, melainkan mengikuti siklus bisnis yang sehat dan terukur, termasuk penataan utang serta efisiensi biaya operasional.
“Kalau perusahaan belum mencapai contribution margin yang positif, pemberian tambahan modal justru berisiko. Itu sama saja membakar uang untuk menutup biaya operasional,” ujar Dony.
Ia menambahkan, pendekatan serupa diterapkan dalam transformasi BUMN-BUMN karya. Proses perbaikan dilakukan bertahap, mulai dari penyesuaian nilai buku, rasionalisasi anak usaha, hingga penurunan beban utang.
“Tahun ini kami mulai masuk ke tahap penurunan utang BUMN karya. Ini dilakukan satu per satu karena jika pengelolaan BUMN tidak sehat, dampaknya akan langsung memengaruhi keberlangsungan sovereign wealth fund,” kata Dony.
Danantara, lanjut Dony, dirancang tidak hanya sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan investasi negara memberikan imbal hasil jangka panjang sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika