REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) untuk segera melakukan konversi kompor elpiji ke kompor listrik untuk bisa menekan impor. Untuk itu, saat ini pemerintah menganggarkan Rp 1 juta untuk satu keluarga agar beralih dari kompor gas ke kompor listrik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan nantinya masyarakat yang mendapatkan konversi kompor adalah masyarakat yang selama ini masuk dalam data DTKS. Masyarakat ini yang diasumsikan mengkonsumsi elpiji bersubsidi.
"Untuk bisa merealisasikan konversi kompor ini memang perlu adanya relokasi subsidi yang semula untuk elpiji dipindah untuk konversi kompor listrik," ujar Darmawan secara virtual, Senin (14/2/2022).
Ia menjelaskan nantinya masyarakat tidak mampu akan mendapatkan kompor listrik beserta utensilnya gratis dari PLN. Untuk pengadaan kompor listrik beserta utensilnya tersebut pemerintah membanderol Rp 1 juta per keluarga.
"Mulai dari kompornya, pancinya dan wajannya. Untuk itu, diskusi internal kami, ini akan dibantu memakai fasilitas pemerintah Rp 1 juta per keluarga. Ini sedang kami diskusikan," ujar Darmawan.
Ia menilai anggaran ini tidak lebih besar dibandingkan anggaran subsidi elpiji. Dengan target 8,3 juta pelanggan bisa konversi kompor maka pemerintah hanya perlu merogoh kocek Rp 8,3 triliun.
Dimana jika dibandingkan subsidi elpiji, setiap tahunnya pemerintah perlu mengeluarkan puluhan triliun. Bahkan untuk 2022 saja alokasi anggaran subsidi elpiji mencapai Rp 61 triliun.
"Jadi sebenarnya kebutuhannya untuk konversi ini lebih kecil dibandingkan subsidi elpiji," ujar Darmawan.
Selain itu, masyarakat pengguna kompor listrik ini juga akan medapatkan tambahan insentif diskon listrik. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tetap bisa merasakan akses penghematan.
Diskon tarif listrik ini diasosiakan, masyarakat saat ini membeli elpiji gas melon dengan acuan Rp 7.000 per kg yang mana harga keekonomiannya Rp 13.250 per kg. Beban subsidi yang ditopang APBN sebesar Rp 6.250.
Sedangkan jika memakai kompor listrik, masyarakat merogoh kocek Rp 10.250 ribu. Artinya, untuk bisa membuat harga penggunaan kompor listrik ini equal dengan harga elpiji subsidi, maka pemerintah memberikan instrumen tambahan berupa diskon listrik.
"Jadi nanti PLN juga bisa mencatat pemakaian masyarakat atas kompor listriknya. Karena mulai dari proses pemasangan juga kami akan bantu dan sudah terkoneksi dengan sistem pemantauan kami," ujar Darmawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika