REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar lima persen pada 2022. Hal ini seiring upaya pemerintah Indonesia mengatasi pandemi Covid-19.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan Indonesia memilih pendekatan yang bersifat hybrid yakni menerapkan pengetatan terhadap mobilitas untuk menangani kesehatan namun sekaligus tetap berusaha menopang perekonomian.
"Kami sangat optimistis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa mendekati lima persen dan ini menjadi satu perbaikan tersendiri," ujarnya saat diskusi virtual update ekonomi Asia Timur dan Pasifik, Selasa (28/9).
Menurutnya langkah pemerintah maju lebih awal untuk mengadakan program vaksinasi turut menjadi faktor dalam mendorong perekonomian karena pemulihan sangat bergantung pada kekebalan tubuh masyarakat. Dia menyebut program vaksinasi yang dipercepat dan diakselerasi sekaligus masifnya upaya tracing, testing dan treatment sekaligus kampanye jaga jarak turut menjadi aspek dalam memulihkan ekonomi.
"Bila semua ini dilakukan kami optimistis Indonesia akan bisa mengatasi penyakit ini. Penyakit ini tidak akan hilang tapi langkah ini akan membangkitkan ekonomi," ucapnya.
Selain itu, menurutnya, keputusan Indonesia membuka pasar investasi asing akan menyokong pemulihan ekonomi. Namun ada hal yang harus diperhatikan Indonesia dari sisi perdagangan
“Jadi reformasi yang lebih mendalam yang dibutuhkan misalnya membuka pasar untuk investasi asing dan kompetisi dalam negeri dan ada UU baru," ucapnya.
Namun dia menyebut Indonesia mempunyai kelemahan. Indonesia tidak integrasikan diri dalam rantai pasok global dan memberikan perdagangan yang menghambat kompetisi di dalam negeri, sehingga dari sisi perdagangan, Indonesia masih perlu melakukan evaluasi dan menerapkan kebijakan baru.
"Non-tariff restriction impor itu justru menggerus daya saing Indonesia dalam ekspor ini. Jadi memang perlu memikirkan reformasi yang lebih luas, yang terdiri tidak hanya investasi dalam hal keuangan, tapi perdagangan karena masih bergantung pada SDA," tuturnya.
Ke depan Mattoo mengingatkan masih terdapat beberapa tantangan bagi Indonesia termasuk mengenai vaksinasi yakni pemerataan serta anggarannya. Hal ini mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan tersebar luas.
"Ini adalah negara yang sangat terdesentralisasi sehingga mereka harus mampu melakukan lebih banyak hal untuk mengatasi terkait distribusi dan menghadapi anggaran vaksinasi," ucapnya.
Menurutnya pemerintah Indonesia juga perlu melakukan beberapa reformasi termasuk mengenai jaminan sosial. Hal ini mengingat masih banyak penduduk yang tidak membutuhkan justru mendapat bantuan.
Maka itu, dia menyarankan Indonesia terus mengembangkan infrastruktur digital agar pemerintah mampu menjangkau masyarakat tidak mampu di seluruh pelosok negeri. Menurutnya infrastruktur digital akan membantu pemerintah dalam menyasar masyarakat yang membutuhkan secara lebih baik, sehingga efektivitas program jaminan nasional dapat berkelanjutan.
"Saya percaya dalam beberapa bulan ke depan akan sangat penting untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
