REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, strategi dalam memulihkan perekonomian nasional dinilai tepat dan ekonomi terus menunjukkan hasil membaik dari waktu ke waktu. Pemerintah berkomitmen menangani Covid-19 dari sisi kesehatan yang seimbang dengan pelaksanaan berbagai Program PEN.
Hal itu berpengaruh terhadap permintaan domestik, tercermin dari Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,93 persen year on year (yoy). Hal itu juga direspon dengan peningkatan kapasitas produksi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 7,54 persen (yoy).
Perbaikan permintaan global juga menjadi stimulus tambahan sehingga ekspor dan impor dapat tumbuh tinggi masing-masing sebesar 31,78 persen dan 31,22 persen yoy. Momentum pemulihannya terlihat pada kuartal II 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 7,07 persen yoy.
Persentase tersebut merupakan yang tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage dan lebih tinggi daripada beberapa negara peers yang telah merilis angka pertumbuhannya, seperti Vietnam (6,6 persen) dan Korea Selatan (5,9 persen). “Momentum perbaikan ini sangat bergantung terhadap usaha kita bersama dalam menangani Covid-19. Sinergi yang baik antara kebijakan ekonomi dan kesehatan dengan didukung oleh seluruh stakeholders akan memastikan pemulihan ekonomi segera kembali menguat pasca merebaknya varian Delta. Selain itu, reformasi struktural akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-31 secara virtual di Jakarta, Selasa (24/8).
Guna menjaga tren pemulihan ekonomi pada kuartal III 2021, Program PEN akan terus ditingkatkan dan tetap menjadi instrumen utama penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Komitmen Pemerintah ditunjukkan melalui refocusing Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meningkatkan anggaran Program PEN 2021 hingga saat ini telah mencapai sebesar Rp 744,77 triliun.
Akselerasi realisasi anggaran terus diupayakan, per 20 Agustus 2021, Program PEN telah terealisasi sebesar Rp326,16 triliun. Dari klaster insentif usaha telah terealisasi sebesar 81,8 persen atau Rp 51,39 triliun dari pagu sebesar Rp 62,83 triliun. Realisasi anggaran dan program tersebut telah memberikan manfaat antara lain untuk pemberian insentif PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja, insentif PPh Final UMKM DTP untuk 116.979 UMKM, Penurunan Tarif PPh Badan, dan sebagainya.
Refocusing APBN dan PEN juga diarahkan demi mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial (perlinsos). Meliputi percepatan pencairan Bansos Tunai, peningkatan jumlah penerima dan manfaat Kartu Sembako, melanjutkan Program Diskon Listrik, penambahan anggaran Kartu Pra Kerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Keberlangsungan sektor usaha juga menjadi fokus utama Pemerintah. Serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk mendongkrak kinerja sektor usaha. Selain itu, untuk pelaku UMKM, dukungan terus diberikan melalui tambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Bantuan pedagang kaki lima (PKL) atau warung kecil, perluasan program penjaminan kredit, tambahan subsidi bunga baik KUR dan Non KUR, serta penambahan plafon KUR 2021 menjadi Rp285 triliun,” kata Menko Airlangga.
BSU juga telah dianggarkan bagi 8,8 juta pekerja di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4. Masing-masing akan menerima Rp 1 juta dan akan disalurkan dalam 5 tahap. Sementara BPUM ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 3,6 triliun kepada 3 juta peserta baru dan Bantuan PKL ditargetkan dapat tersalurkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 1 juta peserta baru di Triwulan III-2021 ini.
Selain itu, dukungan tambahan dalam menjaga daya beli masyarakat juga diberikan melalui Kartu Prakerja. Selama Semester I 2021, Kartu Prakerja telah diberikan kepada 2,77 juta penerima insentif dengan total insentif sebesar Rp6,53 triliun di 514 kabupaten/kota.
Mengingat potensi risiko perluasan dampak Covid-19 dapat berlanjut hingga 2022, Pemerintah berkomitmen melanjutkan Program PC-PEN pada 2022.
Program tersebut akan difokuskan kepada penanganan kesehatan dan perlinsos. Pemerintah juga berkomitmen melakukan reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja. Salah satu implementasi UU Cipta Kerja yakni sistem pengurusan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika