Webinar ini diakui menjadi diskusi mengenai gas metan hidrat dalam skala besar pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM M. Idris F. Sihite mengatakan, antusiasme dan keingintahuan peserta kali ini tidak hanya bagaimana memanfaatkan gas metan hidrat, namun hingga kepada kebijakan dan aspek hukum yang akan digagas pemerintah.
"Dengan peserta yang terdaftar mencapai 1.100 orang, menunjukkan bahwa ada antusiasme dari peserta, tidak hanya dari sisi keingintahuan mereka, mengenai bagaimana mengembangkan metan hidrat dengan berbagai potensinya yang ada di Indonesia, namun pada akhirnya nanti adalah seperti apa kebijakan dan aspek hukum yang akan digagas oleh pemerintah. Acara ini memiliki manfaat yang besar dan luar biasa bagi Indonesia. Apa yang akan kita peroleh hari ini tentu menjadi salah satu landasan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam pemanfaatan metan hidrat," tandas Idris.
Salah satu narasumber yang hadir dalam webinar ini adalah Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Doddy Abdassah. Pada paparannya Doddy menjelaskan bahwa gas metan hidrat merupakan sumber daya hidrokarbon non-konvensional terbesar dan dapat diproduksi secara aman. Diperkirakan lebih dari 50 persen deposit hidrokarbon bumi tersimpan dalam bentuk gas metan hidrat.
Menurut Doddy, dibutuhkan analisis yang komprehensif dan terintegrasi dalam eksplorasi dan produksi, serta riset dan pengembangan teknologi untuk komersialisasi produksi gas metan hidrat. Indonesia, lanjut Doddy, sangat berpeluang untuk memanfaatkan potensi gas metan hidrat, dan harus segera memanfaatkan peluang ini untuk menuju energi fosil yang "green energy".
Sementara, narasumber lainnya, Professor of International and Comparative Law, School of Law, University of Aberdeen Andrew Partain menjelaskan lokasi-lokasi potensi gas metan hidrat secara global, termasuk di Indonesia. Partain juga memberi masukan terkait pembangunan berkelanjutan untuk hidrat lepas pantai (offshore hydrate) di Indonesia. Menurutnya, Indonesia perlu bergerak cepat untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan kekuatan untuk mengembangkan industri offshore hydrate, mengingat beberapa negara telah mempersiapkan industri ini dapat berjalan pada tahun 2030 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
