REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta melakukan kajian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap sumbangan dan manfaat keberadaan industri hasil tembakau nasional yang selama ini telah menopang perekonomian nasional. Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Mohammad Nur Azami mengatakan pemerintah jangan hanya melihat dari sudut pengendalian tembakaunya saja.
"Tapi pemerintah juga melihat dari sisi kepentingan nasional dari sektor pertanian, ketenagakerjaan, keuangan dan industri,” ujar Azami di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/5). Pernyataan itu dikeluarkan dalam konteks peringatan hari anti tembakau sedunia yang dihelat setiap 31 Mei.
Menurut Azami Industri Hasil Tembakau (IHT) selama ini telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan tenaga kerja Indonesia. Industri ini juga memberi pemasukan keuangan sangat besar ke dalam APBN, baik dari sisi cukai rokok maupun dari pajak-pajak lainnya.
Namun sebagai negara yang menganut azat demokrasi, Azami memandang sah-sah saja jika ada sekelompok masyarakat yang menyampaikan pendapat tentang antitembakau. “Pemerintah sebaiknya tidak terpengaruh oleh desakan masyarakat internasional sehingga ikut-ikutan mendukungan gerakan antitembakau,” kata Azami.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) daerah Jawa Timur, Purnomo, mengatakan pemerintah sebaiknya bersikap bijaksana menyikapi gerakan antiindustri hasil tembakau di Tanah Air. Pemerintah harus lebih memerhatikan kepentingan nasional baik dari sisi ketenagakerjaan, pertanian dan industri. "Pemerintah harus memerhatikan kesejahteran jutaan buruh dan petani tembakau" katanya menegaskan.
Terlebih pada masa pandemi Covid-19 sekarang yang berimbas pada merosotnya perekonomian nasional dan membuat ribuan tenaga kerja harus kehilangan pekerjaannya. Perekonomian masyarakat di kota maupun perdesaan terganggu. Namun di tengah situasi sulit tersebut, IHT bisa tetap bertahan dan menyumbang pendapatan bagi negara.
"Menggerakan perekonomian dari berbagai sektor dari hulu hingga hilir," kata Purnomo. "Industri Hasil Tembakau nasional harusnya dilindungi dan dilestarikan karena terlihat jelas hasilnya yang ikut membantu pemulihan ekonomi nasional di masa pendemi."
Ikuti Whatsapp Channel Republika