REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, meminta pengawasan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi diperketat khususnya pada tingkat distributor dan pengecer. Tidak hanya itu, sanksi tegas juga diminta untuk diterapkan pada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dengan pemerintah.
"Izin Pak Direktur, Dirut PIHC bukan mau mencampuri dan ini juga berlaku untuk jajaran saya. Kalo ada yang nggak benar, bermain-main dengan pupuk dengan cara tidak benar, pecat itu Pak, kasih berhenti saja, saya akan persoalkan kalo distribusi bersoal," ujar Mentan Syahrul pada saat membuka acara Focus Group Discussion(FGD)“ Tata Kelola Pupuk Bersubsidi" di Gedung F, Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (5/5).
Mentan Syahrul menegaskan bahwa pihaknya sangat fokus dengan ketersedian pupuk ditingkat petani karna penggunaan pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam rangka meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian khususnya produksi pangan.
"Jangan cuma lihat pupuknya, negara 267 juta penduduk, negara besar yang kalo kurang makannya, kalo kita salah menghitungnya, salah dan berspekulasi atas sesuatu program konsepsi, ini berbahaya untuk 267 juta orang penduduk Indonesia," kata Syahrul.
"Kita sangat gigih dilapangan bersama petani karna pandemi Covid-19 orang tidak bisa keluar rumah, tidak ada aktivitas yang dilakukan secara maksimal diluar rumah tetapi penyedian makanan rakyat sangat penting," ujar Syahrul.
"Tidak ada orang yang tidak butuh makan dan itu yang kami jaga dari lorong ke lorong. Disaat refocusing terjadi diberbagai sektor, kita bisa katakan bahwa kami overstok dari 2019 ke 2020 dan 2020 ke 2021. Ini sesuai data BPS," terang Mentan.
Mentan mengatakan bahwa sektor pertanian juga menjadi tumpuan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, di antaranya memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB), dimana pada masa pandemi Covid-19 hanya sektor pertanian yang menunjukan pertumbuhan positif sekitar 16,24 persen. Pertanian saat ini diterapkan dengan bebeberapa teknologi pertanian dan pupuk juga menjadi bagian penting.
"Saya selalu ingat Presiden Jokowi selalu memberi chalenge dan katanya tidak ada keringat yang menghiananti janji dan hasil. Pertanian berhasil tumbuh positif dan ekspor bisa naik mencapai 15,7 persen, ini kerja siapa? bukan kerja Syahrul tapi kerja semua Indonesia," ujarnya.
Mentan mendorong semua pihak yang berkepentingan dalam tata kelola pupuk dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas publik sehingga kinerja dapat diterima masyarakat, team work harus kerja dengan baik, inovasi untuk mencukupi kebutuhan pupuk petani.
"Terakhir, masalah waktu karna pertanian itu selalu CCA (cepat, cermat, dan akurat) saya berharap kita perbaiki tata kelola pupuk ini melalui forum ini," kata Syahrul.