REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memaparkan kembali sejumlah perbaikan indikator kesejahteraan sosial seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran di depan wakil rakyat. Pada akhir pekan lalu, Jumat (22/8/2025), Menkeu Sri Mulyani, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menghadiri rapat kerja dengan Komisi 11 DPR membahas asumsi RAPBN 2026.
Menkeu mendapat kesempatan pertama untuk memaparkan seluruh asumsi yang dibawa pemerintah. Menkeu mengatakan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi beberapa bulan terakhir telah memberikan perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan. Belum setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan menurun.
Menkeu bacakan, tingkat pengangguran menurun di 4,76 persen dan lapangan kerja yang tercipta pun naik, dari 3,55 juta menjadi 3,59 juta.
"Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah 9 persen, yaitu 8,47 persen," kata Menkeu. Meskipun secara per jiwa, jumlah itu mencapai 23,85 juta jiwa dari sebelumnya 25,22 juta jiwa.
Hal serupa disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Pidato Kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR 15 Agustus lalu. Presiden ketika itu mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara prosentase, kemiskinan di Indonesia turun di bawah sembilan persen. Presiden juga berjanji untuk terus bekerja menaikkan kesejahteraan orang miskin, termasuk meniadakan kelompok miskin ekstrem dengan APBN dan delapan program unggulannya.
Menkeu menegaskan APBN adalah jangkar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu harus terus dijaga kesehatannya. Menkeu menegaskan, harapan betapa besar harapan masyarakat terhadap APBN ini, mulai untuk distribusi pemerataan keadilan, alokasi memajukan daerah yang tertinggal, dan saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global, APBN jadi instrumen untuk penahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika