REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku suksesnya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak lepas dari dukungan jajaran Polri dan TNI. Kedua institusi ini berhasil mengawal PPKM sehingga hasilnya bisa terlihat dengan tren penurunan kasus Covid-19.

Menurut Airlangga, data per Ahad (4/4), persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebesar 7,61 persen. Ini lebih rendah dibandingkan persentase global di angka 17,29 persen. Sementara, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 89,68 persen juga melampui global di kisaran angka 80,53 persen. Airlangga berharap seluruh pihak bisa bekerja sama untuk menyukseskan PPKM Mikro dan vaksinasi.

Tujuannya agar target kekebalan komunitas bisa terbentuk akhir tahun nanti. Airlangga mengatakan, jika kekebalan komunitas sudah terbentuk, Indonesia bisa segera bebas dari Covid-19. Akhirnya, pembangunan di Indonesia bisa dimulai kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.

"Industri 4.0, bansos 4.0, dan smart city akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan, transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri," tutur Airlangga saat Rakernis Bareskrim Polri TA 2021, dikutip dari siaran resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (6/4).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, selain sukses dengan PPKM Mikro, Indonesia juga telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis. Capaian ini membuat Indonesia berhasil menempati pringkat kedelapan vaksinasi secara global. Menurut Menko Perekonomian, kondisi berbagai indikator perekonomian Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape, yang berarti pemulihan terus terjadi.

Pemulihan ekonomi nasional juga didorong kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya ditingkatkan sekitar 21 persen, penerapan UU Cipta Kerja, percepatan vaksinasi, dan perluasan PPKM Mikro. Airlangga mengatakan, upaya lain pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi nasional antara lain sinergi kebijakan stiulus sektor properti dan otomotif, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyangga UMKM, program Kartu Prakerja, penurunan tarif PPh Badan, dan pembentukan Indonesia Investment Authority.

"Jalur perekonomian kedepan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Bapak Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Baru di periode Pak Jokowi dibangun infrastruktur yang luar biasa," tegasnya.

Ia menegaskan, cara membangun dengan UU Cipta Kerja bisa dianalogikan sama dengan jalan tol di bidang perizinan. Pemerintah berharap ada percepatan investasi melalui UU Cipta Kerja dengan Sovereign Wealth Fund. Hal ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi agar bisa menarik investasi lebih cepat melalui Sovereign Wealth Fund.

"Dana investor akan diparkir selama lima sampai sepuluh tahun kedepan dan diharapkan turut membangun urban development, termasuk didalamnya untuk membangun ibu kota baru," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika