REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 26,9 triliun untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada 2021. Anggaran itu khusus untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur digital dan memperluas jaringan internet ke seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu fokus pemerintah membangun 5.053 BTS (base transceiver station) yang akan mengoneksi titik blank spot di 12 ribu titik layanan publik yang belum memiliki koneksi internet.

“Transformasi ekonomi digital itu akan terjadi apabila ada infrastrukturnya. Karena itu, APBN ada alokasi pembangunan infrastruktur digital, anggarannya berbeda dengan alokasi pembangunan infrastruktur yang jumlahnya Rp 415 triliun. TIK kamis mengalokasikan sekitar Rp 26,9 triliun,” ujarnya, Rabu (24/3).

Menurutnya pembangunan BTS akan membuat fasilitas publik yang selama ini belum terkoneksi bisa mempunyai akses internet termasuk puskesmas, sekolah, dan desa.

“Khusus untuk puskesmas, sekolah dan desa, pemerintah menyiapkan dana dari APBN untuk membayar pulsa internet,” ucapnya. 

Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mentransfer dana langsung ke sekolah yang membutuhkan kegiatan belajar mengajar terutama selama masa pandemi.

“Konektivitas internet menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital dan kondisi tersebut tidak menjadi masalah di kota-kota besar Indonesia yang mempunyai akses komunikasi luas,” ungkapnya.

Namun, di daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang belum terkoneksi internet yang memadai. Maka itu, Sri Mulyani berharap pada 2021 konektivitas internet akan semakin luas lagi hingga ke desa-desa.

“Karena belum adanya sarana infrastruktur fisik yang berkualitas. Maka itu, melalui anggaran untuk infrastruktur TIK yang optimal pada 2021, diharapkan konektivitas internet akan semakin luas terutama di daerah-daerah yang terluar, terpencil dan tertinggal,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika