“Pemerintah dituntut melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat tetapi juga mengubah cara kita berbisnis dalam melayani negara, kebutuhan masyarakat, serta bisnis,” katanya.

Oleh sebab itu, dia menekankan seluruh institusi baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus merespons percepatan dan perkembangan transformasi digital ini dalam rangka terus mendorong perekonomian Indonesia.

“Kita harus melakukan yang terbaik dari transformasi digital ini dan memastikan bahwa produktivitas serta inovasi akan terjadi tanpa cela,” ucapnya.

Namun, Sri Mulyani menyatakan transformasi digital juga menimbulkan beberapa risiko sehingga harus ditangani seperti perkembangan barang digital di dunia yang menjadi sangat pesat. Menurutnya, transmisi elektronik yang telah meningkat secara signifikan pada era digital ini mampu mengaburkan batas antarnegara sehingga pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tepat untuk menanganinya.

“Pemerintah terus merumuskan regulasi kebijakan agar kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Maka itu, pemerintah, dunia usaha, dan semua institusi berupaya mengawasi transaksi barang serba digital agar tidak terjadi kesalahan atau adanya transaksi ilegal.

"Transaksi barang digital dianggap berisiko. Itulah mengapa selain juga disalahgunakan untuk transaksi ilegal dan inilah mengapa pemantauan sangat penting," ucapnya.

Menurutnya, awal abad ke-20, sudah bisa menyaksikan peningkatan arus perdagangan dan keuangan global. Namun jenis globalisasi ini, sekarang telah digantikan dan kalah bersaing dengan apa yang disebut lintas yang serba digital.

"Jadi kami melihat bahwa ini akan berubah. Banyak cara kita berbisnis, tidak hanya orangnya, bisnisnya tetapi juga dari sudut pandang pemerintah, pemerintah dalam hal ini dituntut untuk melakukan inovasi agar tidak hanya dapat memberikan regulasi dan kebijakan yang tepat, tetapi juga mengubah cara kita berbisnis," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika