REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS — Negara-negara anggota Uni Eropa (UE) mendorong penyederhanaan birokrasi dalam sektor energi demi memperkuat daya saing industri. Usulan ini tercantum dalam rancangan kesimpulan pertemuan menteri-menteri energi UE yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juni mendatang.
Rancangan kesimpulan merupakan dokumen awal berisi ringkasan diskusi, poin kesepakatan, serta rekomendasi kebijakan yang akan dibahas dan disahkan dalam pertemuan tingkat menteri. Dokumen ini disusun oleh ketua pertemuan atau tim sekretariat.
Langkah ini menyusul inisiatif Uni Eropa sebelumnya yang telah memangkas sejumlah regulasi yang dianggap merugikan industri manufaktur Eropa dalam bersaing dengan Cina dan Amerika Serikat. Sejak awal tahun ini, Komisi Eropa telah mengusulkan “omnibus penyederhanaan” untuk meringankan kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan.
Dalam rancangan terbaru, negara-negara anggota memberi sinyal kuat untuk melanjutkan deregulasi, khususnya di sektor energi. “Penyederhanaan undang-undang diharapkan berdampak besar dalam meringankan beban regulasi perusahaan energi dan industri intensif energi, tanpa mengabaikan tujuan kebijakan awal,” bunyi dokumen tersebut seperti dikutip Reuters, Sabtu (10/5/2024).
Meski demikian, rancangan itu masih dibahas oleh para diplomat dan dapat mengalami perubahan sebelum disahkan oleh para menteri energi. Proses penyederhanaan ini memicu reaksi beragam. Sejumlah pelaku industri menyambut baik karena dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun, perusahaan-perusahaan besar menganggap dampaknya masih terbatas.
Di sisi lain, sejumlah investor dan aktivis lingkungan mengkritik inisiatif ini karena dinilai melemahkan aturan keberlanjutan dan dapat menghambat upaya mitigasi perubahan iklim di kawasan.
Menurut beberapa diplomat UE, regulasi yang berpotensi disederhanakan mencakup kewajiban penghematan energi dan peraturan emisi. Namun, dalam kesimpulan pertemuan nanti, topik larangan impor gas dari Rusia pada akhir 2027 diperkirakan tidak akan dibahas secara mendalam.
Hal ini disebabkan keputusan final memerlukan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota. Sejauh ini, Hungaria dan Slovakia sudah menyatakan penolakan terhadap pelarangan total impor energi dari Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika