REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengakui banyak mendapat keluhan mengenai masih banyaknya daerah yang belum tersentuh jaringan sinyal komunikasi (blank spot). Pemerintah, Johnny mengatakan, menerima banyak permintaan dari masyarakat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital nasional.
"Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok tanah air, bahwa di banyak wilayah masih blank spot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” ujar Johnny dalam siaran pers saat Rapat Kerja Nasional Akselerasi Transformasi Digital Kementerian Kominfo, Rabu (24/2).
Dalam raker virtual yang dihadiri seluruh gubernur, bupati dan wali kota itu, Menteri Johnny memaklumi permohonan dan permintaan tersebut karena kebutuhan di era transformasi digital saat ini. Namun, hal ini terhambat karena belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah.
Karena itu, pemerintah saat menerapkan strategi pembangunan infrastruktur digital dari hilir ke hulu atau berubah dari strategi pembangunan infrastruktur sebelumnya dimulai dari hulu ke hilir. Johnny menyontohkan pembangunan lebih dari 342 ribu km kabel serat optik jaringan pita lebar atau backbone network di seluruh Indonesia, baik di darat maupun di laut.
Meskipun jaringan pita lebar belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan masyarakat dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat. “Sehingga mulai tahun 2020 yang lalu kami merancang pola pembangunannya yang terbalik, bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang coverage sinyalnya belum tersedia,” kata Johnny.
Ia berharap melalui pola pembangunan yang baru itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin didorong akibat dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga juga memanfaatkan sembilan satelit yang terletak di orbit, 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing untuk mendukung kebutuhan internet atau telekomunikasi nasional.
Ia mengatakan sesuai roadmap pembangunan infrastruktur digital guna memenuhi pelayanan publik, Kemkominfo akan memastikan jaringan internet tersedia di 501 ribu titik pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, masih tersisa sekitar 150 ribu belum tersedia akses internet.
“Kantor desa, sekolah, puskesmas, pusat layanan kamtibmas, kepolisian dan seterusnya yang berada di garis terdepan sebanyak 150 belum terlayani dengan akses internet. Untuk itu, kami telah merancang dan kami harapkan melalui Satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 Gbps, salah satu dari lima satelit terbesar di dunia saat ini untuk melayani kebutuhan itu,” kata politikus Partai NasDem itu.
Karena itu, ia berharap pimpinan kepala daerah dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk bersabar menunggu proses pembangunan infrastuktur telekomunikasi. Sebab, Pemerintah optimistis dengan rencana peletakan Satelit Multi Fungsi atau satelit Satelit Satria 1 di orbit dan untuk comersial operation date pada kuartal ketiga tahun 2023 nanti.
“Kepada pimpinan kepala daerah, saya ingin menyampaikan bahwa harapan-harapan kami mendengarnya, kami menjawab dan melakukan pembangunan untuk keperluan secara nasional kita, dalam rangka meningkatkan internet link ratio, dan memperkecil digital divide di antara wilayah nasional kita,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika