Kamis 04 Feb 2021 10:45 WIB

Buwas Jelaskan Soal Bulog tak Masuk Holding BUMN

Budi belum tahu kapan perubahan itu dilakukan.

Pekerja mengangkut karung beras di Gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Lebak, Banten, Senin (21/12/2020). Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang mencatat sebanyak 4.300 ton pasokan beras hasil serapan petani setempat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan di dua kabupaten Lebak dan Pandeglang hingga awal tahun 2021.
Foto: MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS/ANTARA
Pekerja mengangkut karung beras di Gudang Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Lebak, Banten, Senin (21/12/2020). Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang mencatat sebanyak 4.300 ton pasokan beras hasil serapan petani setempat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan di dua kabupaten Lebak dan Pandeglang hingga awal tahun 2021.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menjelaskan, salah satu alasan Bulog tidak dimasukkan dalam holding BUMN klaster pangan, yakni karena adanya rencana pembentukan badan pangan nasional.

Budi Waseso mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir memang berencana mengubah fungsi Perum Bulog sebagai badan ketahanan pangan. Namun demikian, ia tidak mengetahui kapan perubahan tersebut direalisasikan.

"Karena ada rencana program Bulog ini akan berubah. Saya tidak tahu ini berubahnya kapan dan untuk apa jadinya, saya belum tahu. Tapi salah satunya menjadi badan pangan, sehingga dipisahkan oleh Pak Menteri," kata Budi Waseso atau akrab disapa Buwas di Jakarta, Kamis (24/2).

Buwas, sapaak akrabnya, mengaku tidak mempermasalahkan terkait dibentuknya holding BUMN Pangan tanpa memasukkan Bulog yang memang ditugaskan sebagai pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan danbuffer stock.

Menurut dia, Bulog akan terus fokus menjalankan penugasan pemerintah, terutama menjaga stok aman cadangan beras pemerintah (CBP), serta menyerap produksi gabah petani guna stabilisasi harga.

Seperti diketahui, holding BUMN sektor pangan yang telah dibentuk oleh Kementerian BUMN terdiri dari PT RNI, Berdikari, Perikanan Indonesia (Perindo), Perikanan Nusantara (Perinus), Pertani, Sang Hyang Seri, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Garam. Induk BUMN pangan adalah PT RNI.

Sejumlah anggota dewan pun telah mendorong agar pemerintah segera membentuk badan pangan nasional, salah satunya Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.

Johan mengingatkan pembentukan lembaga tersebut sebagai upaya mengelola beragam pasokan pangan agar selalu tersedia secara memadai di seluruh Tanah Air.

"Perlu segera dibentuk badan pangan nasional yang bertugas mengelola suplai, distribusi, pasar, dan lain-lain, untuk menjamin ketersediaan dan menjaga kestabilan harga baik pada saat harga tinggi maupun pada saat harga jatuh," kata dia.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki badan pangan nasional seperti yang diperintahkan oleh UU. Rieke mengusulkan agar keberadaan Perum Bulog dikonversikan menjadi badan pangan nasional.

"Perintah Undang-Undang Pangan, kita harus segera memiliki badan pangan nasional. Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement