REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Elvira Lianita menilai pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga dibutuhkan peran swasta agar pelaku UMKM tidak hanya bertahan tapi juga bertumbuh terlebih di masa pandemi seperti saat ini.
Menurut Elvira, kolaborasi dan digitalisasi merupakan dua faktor penting untuk menggerakkan ekonomi khususnya sektor UMKM, baik di daerah maupun nasional.
"Ini bukan tugas pemerintah semata. Untuk itu kami berkomitmen mendukungnya dengan melakukan pelatihan dan pendampingan mulai dari produksi hingga pemasaran seperti perluasan akses pasar. Salah satunya melalui digital dan pembenahan toko. Semuanya kami lakukan demi mengembangkan keterampilan dan daya saing UMKM," ujar Elvira dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Elvira menuturkan situasi pandemi tidak serta merta menghentikan upaya emiten berkode HMSP itu untuk meningkatkan keterampilan usaha para pelaku UMKM. Pihaknya pun menyesuaikan cara pendampingankepada UMKM yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.
Sejak 2007, Sampoerna telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada sekitar 52 ribu pelaku UMKM dan terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan hingga saat ini.
Di masa pandemi Covid-19, Sampoerna terus memberikan dukungan keterampilan usaha, termasuk literasi digital. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi OPTIMA UKM, aplikasi untuk pelaku UMKM mendapatkan modul pelatihan serta informasi seputar wirausaha secara cuma-cuma
Selain itu, UMKM binaan khususnya toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC) didorong menggunakan aplikasi digital ‘AYO SRC’ agar pemesanan barang dapat dilakukan secara daring hingga lebih efektif. Aplikasi tersebut juga memudahkan pemilik toko melakukan manajemen stok barang. "Ke depan, Sampoerna akan terus berupaya untuk menjangkau UMKM untuk ikut program sejenis," ujar Elvira.
Baru-baru ini, Sampoerna melalui payung program Sampoerna untuk Indonesia (SUI) mengadakan Festival #SampoernaUntukUMKM dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM melalui peningkatan keterampilan dan literasi digital.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak cukup dalam pada UMKM dan 63 persen dari mereka mengalami penurunan omzet akibat penurunan daya beli masyarakat. Untuk itu, diharapkan 64 juta pelaku UMKM yang ada saat ini dapat bertransformasi dari penjualan luring (offline) ke daring (online).
Pemerintah pada 2020 telah memberikan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui sejumlah program dan mendorong stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro, tambahan subsidi bunga KUR dan realisasi penyaluran KUR mencapai Rp180,1 triliun.
Terkait digitalisasi, Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan, target 10 juta UMKM go digital tahun ini sudah terjangkau, dengan jumlah UMKM yang telah terhubung ke platform digital telah mencapai 16 persen atau mencapai 10,25 juta. Tahun depan jumlah UMKM go digital ditargetkan mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun ini.
Pelaku UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia dengan mengisi 99 persen populasi usaha, penyerapan tenaga kerja 97 persen dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika