REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Ekosistem Logistik Nasional (NLE) akan melibatkan dunia usaha dalam proses logistik yang terintegrasi. Skema ini berbeda dengan sistem sebelumnya, National Single Window (NSW), yang hanya bersifat government to government atau antar Kementerian/ Lembaga (K/L).
Pada NSW, Sri mengakui, pelaku usaha seperti importir, eksportir hingga pelaku logistik dan transportasi belum terhubung dengan baik. Dampaknya, mereka harus melakukan pengajuan dokumen dan proses pemeriksaan secara berkali-kali.
"Sehingga, yang terjadi adalah banyak proses repetitif dan rumit," ucapnya dalam Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional secara virtual, Kamis (24/9).
Skema tersebut direformasi menjadi sistem NLE yang melibatkan 18 K/L dengan dunia usaha hingga sistem perbankan. Kolaborasi akan dilakukan mulai dari proses bisnis seperti perizinan, pelayanan pelabuhan, hingga pembayaran. Dengan NLE, Sri berharap akan ada kemudahan dan kejelasan dalam seluruh proses.
NLE setidaknya meliputi empat cakupan, termasuk proses bisnis. Melalui single submission yang diterapkan dalam NLE, semua unsur akan masuk dalam satu ekosistem, tanpa harus melakukan pengajuan dokumen atau proses berulang-ulang. "Ini pasti akan mempermudah pelaku usaha," ujar Sri.
Selain itu, NLE juga menyediakan platform bagi seluruh pelaku usaha dari berbagai sektor yang terkait dengan logistik. Seperti transportasi, shipping, kepelabuhan, pergudangan dan depo. Sri mengatakan, kolaborasi ini menyebabkan tidak terjadi transaksi maupun proses yang repetitif.
Sistem pembayaran juga akan diintegrasikan dalam NLE. Pemerintah melalui Kemenkeu bersama dengan Bank Indonesia dan Himpunan Bank Negara (Himbara) bekerja sama menyediakan platform pembayaran yang transparan dan akuntabel.
Cakupan keempat, mengenai tata ruang. Sri menjelaskan, pergerakan kontainer sangat menentukan efisiensi pergerakan dan waktu, sehingga tata ruang menjadi sangat penting. Dalam NLE, Kemenkeu bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan bekerja sama untuk mendesain sebuah tata ruang yang efisien.
Dengan empat cakupan ini, Sri mengatakan, NLE sudah menjangkau berbagai sisi yang dibutuhkan dalam akselerasi sektor logistik. Yaitu, dari kedatangan kapal atau pesawat sampai dengan end customer. "Jadi, NLE mencakup seluruh proses hulu hingga hilir," ucapnya.
Dalam paparan yang disampaikan Sri, setidaknya ada tiga tahapan yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan NLE. Untuk jangka pendek atau dalam periode 2020 hingga 2021, sistem layanan pemerintah akan terbangun, seiring dengan pembangunan sistem pembayaran. Piloting kolaborasi layanan logistik swasta pun dilakukan dalam rentang waktu dua tahun ini.
Sementara itu, dalam jangka menengah (2022-2023), penerapan sistem layanan pemerintah diekspansi, begitupun dengan kolaborasi layanan logistik swasta. One billing system dan one-gate-one-system di pelabuhan utama juga akan diberlakukan.
Sedangkan, pada jangka panjang atau sampai 2024, pemerintah menargetkan penyelesaian penataan layout pelabuhan utama seperti zonasi terminal peti kemas. Di sisi lain, jalur kereta api akan disinkronkan dengan jalur peti kemas di pelabuhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
