REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Pertanian dan Sarana Pertanian (PSP) berkomitmen untuk menguatkan sektor pertanian, salah satunya melalui penyaluran kartu tani yang akan berfungsi untuk menebus pupuk bersubsidi secara tertutup.
Hal itu terungkap dalam Rapat Monitoring dan Pengelolaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan di Hotel Aston Cirebon, Kamis malam (27/8). Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memaparkan bahwa pertanian merupakan sektor yang mampu bertahan di tengah situasi luar biasa seperti pandemi Covid-19 saat ini. Ketika sektor lainnya terkoreksi, pertanian justru tumbuh sebesar 16,4 persen.
"Pertanian itu ditentukan oleh varietas yang bagus, pupuk yang benar dan budidaya yang tepat," kata Mentan dalam pengarahannya. Presiden Joko Widodo, tutur Mentan melanjutkan, memintanya untuk tak main-main dalam mengurus sektor pertanian.
Salah satu hal yang krusial dalam lini pertanian menurutnya adalah pupuk. "Pupuk ini harus kita selesaikan dengan benar. Pupuk bukan hal baru bagi kita. Dalam kondisi saat ini persoalan pupuk harus menjadi perhatian serius kita," ucap Mentan mengingatkan.
Ia menekankan beberapa hal yang harus dilakukan dalam mengurus pupuk yang sangat dibutuhkan petani. Pertama adalah transparansi. Transparansi, katanya, mensyaratkan adanya kejujuran dari masing-masing pihak, mulai dari hulu hingga hilir. "Demi bangsa dan negara, mari kita komitmen dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang amat diperlukan oleh petani ini," katanya.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam distribusi pupuk bersubsidi adalah akuntabilitas. Menurutnya, semua pihak memikul tanggung jawab yang besar dan sepadan dalam hal distribusi pupuk pertanian.
"Semua lini harus bertanggungjawab. Semua harus siap setiap saat. Saya minta bupati, gubernur untuk mengecek gudangnya," ujarnya.
Dalam waktu empat bulan ke depan, Mentan menegaskan jika petani Indonesia membutuhkan sekitar 15 juta ton pupuk. Maka, kata Mentan SYL, hal berikut yang mesti diperhatikan untuk distribusi pupuk melalui kartu tani adalah mapping persoalan.
"Mapping-nya harus jelas dan benar. Kita hitung betul dengan detail. Kita sudah terbiasa dengan distribusi. Kita tahu di mana macetnya. Kalau terjadi kekurangan, kita tahu di mana kesalahannya. Ingat, pupuk ini begitu penting bagi petani," paparnya.
Mentan juga meminta kepada semua pihak harus menjalankan fungsi sesuai dengan SOP yang dimilikinya. "Kita semua harus jadi teamwork. Saya siap selalu bersama dengan Pak Dirut Pupuk Indonesia untuk mengurus masalah pupuk ini. Saya minta semua direktur tak boleh ada di Jakarta. Turun ke daerah-daerah. Turun ke lapangan untuk memantau distribusi pupuk ini," tuturnya.
Menurut Mentan, kartu tani amat penting bagi petani dan pertanian Indonesia. Sebab, katanya, tak ada pertanian yang bisa berkembang tanpa pupuk. "Kartu tani adalah hal yang tak bisa ditawar. Maka, sistemnya harus dilengkapi, disempurnakan, minimal untuk jangka waktu dua tahun ke depan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika