REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) mengelola lahan pertanian hasil rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung) di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Optimalisasi lahan ini masuk ke dalam program Jaksa Mandiri Pangan yang ditandai dengan penanaman padi bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kamis (22/5/2024).
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyambut baik program Jaksa Mandiri Pangan Kejagung untuk mendukung swasembada pangan. Rahmad menyampaikan hal ini selaras dengan program Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita yang salah satu poinnya adalah mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional.
"Ini sebuah terobosan yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini baru dimulai dan akan menjangkau banyak tempat lain. Kami dari Pupuk Indonesia siap mendukung," ujar Rahmad.
Rahmad mengatakan, dalam kolaborasi ini Pupuk Indonesia bertugas menyediakan agroinput, seperti pupuk dan pestisida. Selain itu, Pupuk Indonesia juga melakukan pendampingan budidaya pertanian.
Sebelum melakukan budidaya, ujar Rahmad, Pupuk Indonesia terlebih dahulu melakukan pengujian dengan teknologi uji tanah untuk memastikan kebutuhan pupuk yang tepat sesuai dengan kondisi tanah, sehingga lebih efektif dan efisien dalam pengaplikasiannya.
Rahmad berharap program ini dapat diperluas realisasinya agar semakin besar kontribusinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Ia juga memastikan Pupuk Indonesia siap mendukung program Jaksa Mandiri Pangan di lahan yang lebih luas dan dengan berbagai komoditas.
"Nanti kalau ada daerah-daerah lain yang bisa kita tanami, sama-sama kita lihat. Kalau cocok padi, kita tanam padi. Cocok jagung, ya jagung. Pokoknya kami siap mendukung. Program ini bisa membantu mengamankan stok pangan," katanya.
Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan merupakan upaya pemanfaatan hasil sitaan dalam perkara tindak pidana (TPK/TPU). Untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, lanjut Burhanuddin, Kejagung memiliki sekitar seribu hektare lahan sitaan.
"Ada dua manfaat dari program ini, yaitu manfaat untuk masyarakat melalui pertaniannya dan manfaat untuk keamanan aset-aset tersebut. Jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar," ujar Burhanuddin.
Ia menambahkan, program ini merupakan bentuk dukungan Kejagung terhadap swasembada pangan nasional, sekaligus membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. "Ini silakan dimanfaatkan. Tujuan kami membantu menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani," katanya.
Menteri Pertanian, Amran, mengapresiasi program kolaborasi ini. Ia berharap makin banyak lahan sitaan yang bisa digarap untuk pertanian, sehingga mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Di saat dunia mengalami krisis pangan dan harga beras mahal, Indonesia justru mengalami surplus. Ini, menurutnya, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk program Jaksa Mandiri Pangan.
"Saya tidak pernah membayangkan ternyata banyak sitaan berupa sawah. Bayangkan kalau seluruh Indonesia kita optimalkan, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung," ucap Amran.
Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh dalam upaya membangun swasembada pangan. Pemerintah, lanjutnya, telah memangkas proses birokrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. "Ini kami bongkar atas perintah Bapak Presiden. (Pupuk bersubsidi dari) Kementan dan Pupuk Indonesia itu langsung ke petani," katanya.
Amran menyampaikan, kelancaran distribusi pupuk memudahkan petani menanam tepat waktu. Ia menambahkan bahwa stok beras Bulog yang mencapai hampir empat juta ton menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, mengatakan bahwa program Jaksa Mandiri Pangan merupakan tindak lanjut atas perjanjian kerja sama antara JAM-Intel, Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog pada Maret 2025. Program ini, menurutnya, menyasar seluruh aset barang rampasan negara di Indonesia untuk dioptimalkan dalam program strategis seperti pangan.
"Hasil dari panen nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan para petani, bahkan bisa mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Reda.
Reda menyebutkan, program ini merupakan pilot project di Kabupaten Bekasi dengan 414 bidang tanah seluas sekitar 330 hektare. Program di Desa Srimahi ini melibatkan 76 petani.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi dukungan Kejagung, Pupuk Indonesia, dan Bulog dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Jabar. Ia menyampaikan bahwa sektor pertanian di Jabar terus mengalami tekanan akibat masifnya alih fungsi lahan.
"Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kami untuk terus melakukan perubahan sehingga ketahanan pangan tidak selalu menjadi tanggung jawab Bulog," kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika