REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan rencana pembangunan 100 gudang baru diprioritaskan pada wilayah dengan akses pangan sulit agar masyarakat lebih mudah memperoleh pasokan bahan pokok.
Rizal mengatakan proyek itu tidak sekadar soal infrastruktur, tetapi tentang kedaulatan pangan dan keadilan akses bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Gudang-gudang ini kita prioritaskan di wilayah yang sulit dijangkau. Saudara-saudara kita di 3T berhak atas pangan yang terjamin,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menyampaikan, pihaknya merespons cepat rencana pemerintah untuk membangun 100 infrastruktur pascapanen (IPP) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melakukan koordinasi awal bersama BUMN Karya.
Menindaklanjuti hal itu, Rizal mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan mengundang 11 direktur BUMN Karya. Koordinasi itu bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam kesiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pascapanen.
“Kami diamanahkan Presiden untuk membangun 100 infrastruktur pascapanen sebagai jawaban atas meningkatnya produksi pangan nasional," ucap Rizal.
Rizal menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga BUMN untuk memastikan proyek berjalan cepat, tepat, dan berkualitas.
"Bulog tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi BUMN Karya agar pembangunan ini berjalan cepat dan tepat sasaran,” terang Rizal.
Ia menyebutkan pembangunan 100 IPP mencakup gudang penyimpanan beras dan jagung, fasilitas pengering (dryer), unit penggilingan (rice milling unit/RMU), silo, dan rice to rice (RTR) berbasis teknologi modern.
Program itu didukung pendanaan sebesar Rp 5 triliun dari dana investasi pemerintah nonpermanen. Dalam proses pembangunan itu turut melibatkan Danantara sebagai badan pengelola investasi BUMN.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan sinergi antar-BUMN, Bulog berharap pembangunan infrastruktur pascapanen itu menjadi fondasi baru kemandirian pangan Indonesia, memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di seluruh negeri.
Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dengan dukungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Zulhas menyebut pembangunan 100 gudang Bulog itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika