Rabu 09 Jul 2025 05:43 WIB

Usulan Alokasi Anggaran Kementerian BUMN 2026 untuk Kawal Penugasan Pemerintah

Kementerian BUMN juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penugasan pemerintah.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Foto: Muhammad Nursyamsi/Republika
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan usulan anggaran Kementerian BUMN 2026 sebesar Rp 604 miliar atau lebih tinggi dari pagu indikatif awal yang hanya sebesar Rp 150 miliar. Erick menyampaikan alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN dan mengawal penugasan pemerintah.

"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Baca Juga

Erick mengatakan Kementerian BUMN juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penugasan pemerintah. Erick berupaya menjaga agar kehadiran Danantara dapat terus memberikan kontribusi berupa untik buat masa depan bangsa.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi dalam penugasan pemerintah. Salah satunya subsidi kompensasi sebelumnya dua tahun menjadi enam bulan.

"Tetapi kita sedang lobi lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga oke. Untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar atau pun nanti keputusannya seperti apa," ucap Erick.

Erick menyebut hal ini bertujuan menjaga performa operasional Danantara ke depan. Tak hanya mendampingi Danantara, lanjut Erick, Kementerian BUMN, sebagai regulator juga bernegoisasi dengan pihak pemerintah dalam sejumlah penugasan seperti program masuk desa.

"Hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," lanjut Erick.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN bersama Danantara berkomitmen meningkatkan performa BUMN. Erick juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta efisien dalam meningkatkan kinerja BUMN.

"Kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan, direksi komisaris, menyetujui pengusuhan agenda, RUPS dan lain-lainnya," sambung Erick.

Erick menyampaikan alokasi anggaran tersebut akan memberikan timbal balik ke depan bagi negara. Dengan peningkatan performa, Erick meyakini jumlah dividen yang disetorkan BUMN kepada negara melalui Danantara.

"Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," kata Erick. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement