Keseimbangan
Hingga Juni 2020 parameter kegiatan ekonomi masih menunjukkan kelesuan. Indeks keyakinan konsumen (IKK) masih 83,8 pada atau masih di bawah batas optimistis yakni 100 per Juni 2020. Meski demikian IKK di Juni itu sudah meningkat dari posisi Mei 2020 yang sebesar 77,8.
Kinerja sektor Industri Pengolahan pada kuartal II 2020 juga berada dalam fase kontraksi yang lebih dalam. Hal tersebut tercermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI) Bank Indonesia yang sebesar 28,55 persen, turun dari 45,64 persen pada triwulan I-2020 dan 52,66 persen pada triwulan II-2019.
Bank Dunia dalam laporan terbarunya pada Juli 2020 ini, menyebutkan reformasi ekonomi dan investasi di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Country Director World Bank Indonesia Satu Kahkonen menjelaskan ada tiga prioritas reformasi yang perlu ditempuh pemerintah untuk menuju pemulihan ekonomi.
Pertama, menghilangkan hambatan bisnis untuk investasi lebih besar. Jika Indonesia memperbaiki kerangka regulasi dan tata laksana investasi, akan memberikan sinyal positif bagi investor dan dunia usaha.
Kedua, mereformasi BUMN untuk mendorong investasi, terutama untuk membangun infrastruktur secara masif .
Reformasi ketiga adalah kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut Kahkonen, tak ada satu pun negara berpendapatan tinggi yang memiliki rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) satu digit. Saat ini rasio pajak Indonesia terhadap PDB masih di bawah 10 persen. Peningkatan rasio pajak dibutuhkan karena pemulihan ekonomi berkelanjutan membutuhkan biaya tinggi.
Dari beberapa parameter dan rekomendasi itu, Indonesia memang perlu menerapkan banyak kebijakan terobosan untuk mengejar pemulihan ekonomi.
Namun berkaca dari berbagai pengalaman negara di dunia yang sudah terlebih dahulu melonggarkan pembatasan aktivitas, ekonomi hanya bisa berjalan jika kesehatan masyarakat terjaga.
Hal itu pula yang bisa melahirkan optimisme masyarakat, investor ,dan dunia usaha. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian, termasuk di tingkat daerah.
Tentu keseimbangan tidak dapat tercapai jika hanya ditopang dari kebijakan pemerintah. Turut diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan Virus Corona tipe baru dalam kegiatan sehari-hari.
Kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi teramat penting. Tanpa itu, pembukaan kegiatan ekonomi akan menjadi percuma. Absennya kedisplinan masyarakat juga akan membuat dampak pandemi berkepanjangan dan ancaman resesi ekonomi kian nyata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
