REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penempatan dana pemerintah di bank Himbara (himpunan bank negara) yang semula selama tiga bulan berpotensi diperpanjang. Perpanjangan tersebut bergantung pada hasil evaluasi.
“Jangka waktu penempatan selama ini tiga bulan dan akan kami perpanjang. Bapak Presiden sudah meminta ini diperpanjang namun nanti kita akan lakukan secara bertahap dengan evaluasi,” katanya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6).
Sri Mulyani menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi penggunaan dana pemerintah tersebut setiap tiga bulan sehingga dapat dilihat kontribusinya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Bapak Presiden secara bersamaan juga meminta penempatan ini dievaluasi setiap tiga bulan jadi kita akan melakukan monitoring setiap tiga bulan kepada masing-masing bank,” ujarnya.
Ia menyatakan bank Himbara yang mendapat penempatan dana Rp30 triliun untuk tahap awal yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN telah menyampaikan informasi serta rencana penggunaan uang tersebut dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi sektor riil.
“Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi dari rencana strategis bisnis yang telah disampaikan bank Himbara sehingga mekanismenya adalah revolving dengan penempatan dana tiga bulan di-revolve untuk nanti enam bulan dan seterusnya,” katanya.
Sri Mulyani menjelaskan Bank Mandiri akan menggunakan dana pemerintah untuk menyalurkan kredit pada sektor produktif, padat karya, ketahanan pangan, dan mendukung sistem logistik nasional senilai Rp 21 triliun.
Dana pemerintah di Bank BRI akan digunakan untuk mendukung rencana bisnis berupa ekspansi kredit UMKM selama enam bulan sebesar Rp122,5 triliun dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87 persen atau Rp 108,8 triliun.
Untuk Bank BNI, dana pemerintah akan difokuskan untuk melaksanakan ekspansi kredit pada sektor riil bagi korporasi, usaha menegah dan kecil, serta consumer loan dalam tiga bulan ke depan senilai Rp 15,04 triliun.
Terakhir, Bank BTN akan memfokuskan dana pemerintah untuk rencana penyaluran kredit pada Juli sampai Desember 2020 sebesar Rp 30,03 triliun yang didominasi oleh penyaluran KPR serta kredit lainnya di sektor perumahan.
“Ini tentu kita harapkan bisa segera mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika