REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memasukkan komoditas sagu sebagai bahan pangan dalam program Kartu Sembako. Hal itu direncakan akan diterapkan di wilayah-wilayah yang masyarakatnya menjadikan sagu sebagai pangan pokok harian.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Mahmud, mengatakan, rencana tersebut sudah diinisiasikan sejak lama agar masyaraka bisa memiliki pilihan.
"Tentu harus mempertimbangkan standar, kualitas, dan keterjangkauan harga serta berkelanjutan. Kita akan kerja sama dengan produsen sagu," kata Musdalifah dalam Webinar Pembangunan Industri Berbasis Sagu Terpadu dan Berkelanjutan yang diselenggarakan IPB University, Selasa (16/6).
Sebagaimana diketahui, budidaya sagu memiliki basis utama di wilayah Papua serta Riau. Rencana itu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong diversifikasi pangan demi meringankan beban beras sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia.
"Ini sebenarnya sudah kita rintis sebelum ada program Bantuan Pangan Non Tunai. Kita juga mendorong ini dari DPR juga supaya ini bisa terwujud," kata Musdalifah.
Untuk mendukung program diversifikasi pangan khusus komoditas sagu, terdapat tiga wilayah ada di Papua yang tengah diupayakan untuk melakukan hilirisasi industri sagu. Yakni di Kota Jayapura wilayah adat Mamta, Kabupaten Mimika wilayah adat Mee Pago, serta Kota Merauke wilayah adat Anim Ha.
"Tiga wilayah adat ini sedang dilakukan hilirisasi industri sagu diharapkan ini bisa terwujud sampai tuntas. Sagu diharapkan bisa meningkakan nilai tambah ekonomi," katanya.
Di Kota Jayapura, direncanakan pembangunan kawasan sagu seluas 2.407 hektare sementara di Mimika dan Merauka masing-masing direncanakan 5.000 hektare dan 3.500 hektare. Namun, pembangunan kawasan itu dilakukan secara bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
