REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) per 29 Februari 2024 mencapai Rp 22,5 triliun.
“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Menurutnya, peningkatan realisasi belanja bansos utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan sebesar Rp 12,8 triliun untuk kedua program tersebut yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako.
Kemudian, anggaran bansos juga disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 7,7 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,7 juta peserta.
Bansos juga digunakan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi seribu siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 105,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp 0,9 miliar yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Bansos PIP dan KIP juga disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah penerima manfaat masing-masing 1,4 juta siswa dan 11,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp1,1 triliun.
Realisasi berikutnya yaitu untuk tanggap darurat bencana sebesar Rp 0,8 miliar yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.
Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak, di mana anggarannya termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) bersamaan dengan kebijakan subsidi. Untuk 2024, anggaran perlinsos ditetapkan senilai Rp 493,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp 114,3 triliun pada tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
