REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2). Rapat kerja membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2019 dan peta jalan Kementerian BUMN.

Erick menyampaikan data 10 tahun terakhir, penyerapan Kementerian BUMN pada 2016 sampai 2019 sudah bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat penyerapan rata-rata di atas 90 persen. "Pada 2019, penyerapan yang tertinggi selama sepuluh tahun terakhir yakni 97 persen," ujar Erick.

Erick menyampaikan, penyerapan ini berasal dari tiga kategori, yakni belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Erick memerinci belanja barang terealisasi sebesar Rp 129,81 miliar atau 96,24 persen dari pagu belanja barang sebesar Rp 134,88 miliar.

Sementara realisasi belanja pegawai mencapai Rp 57,73 miliar atau 98,94 persen dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 58,35 miliar. Selain itu, realisasi belanja modal sebesar Rp 14,97 miliar atau 99,64 persen dari pagu belanja modal yang sebesar Rp 15,02 miliar yang di sini ada pembelian gedung, re-layout ruang kerja pegawai, dan lain-lain.

Erick menerima masukan dan arahan dari Komisi VI sebagai bahan evaluasi bagi Kementerian BUMN ke depan. "Kami ingin mendapatkan evaluasi dan arahan dari Komisi VI untuk menyukseskan program yang akan kita rencanakan sehingga KPI bisa lebih maksimal agar bisa lebih profesional dan transparan," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika