REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog berencana untuk terus meningkatkan penyaluran beras komersial dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun ini. Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras BPNT kepada para penerima manfaat hingga 500 ribu ton.
Adapun, berdasarkan rekap data Bulog terakhir, kurun waktu 1 Januari sampai 19 Februari 2020, Bulog tercatat telah menyalurkan beras BPNT sebanyak 28 ribu ton. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, upaya peningkatan penyaluran beras bulog dalam BPNT harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas sekaligus promosi.
Sebab, Tri mengaku meski telah melakukan pendekatan dengan Kementerian Sosial dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, beras Bulog tidak bisa diprioritaskan. "Intinya pemerintah tidak menugaskan secara langsung untuk beras Bulog. Hanya diimbau untuk memakai beras Bulog," ujarnya.
Pasar beras dalam program BPNT menjadi penting bagi Bulog. Pasalnya, program Beras Sejahtera (Rastra) yang dahulu menjadi pangsa pasar khusus bagi Bulog dalam menyalurkan berasnya kini telah diganti dengan BPNT. Program BPNT membuka seluas-luasnya kepada para produsen beras untuk bisa menyediakan kebutuhan beras bagi para keluarga penerima manfaat program bantuan pangan.
Kendati demikian, meski ruang penyaluran beras Bulog menyempit, Bulog masih ditugaskan untuk terus menyerap gabah petani, terutama ketika musim panen raya sebagai cara mencegah jatuhnya harga gabah.
"Bulog punya kewajiban serap gabah di hulunya, kalau kita serap lalu itu tidak disalurkan (dijual) ya buat apa? Itu persoalannya," ujarnya.
Saat ini, total stok beras di gudang bulog sebanyak 1,7 juta ton. Porsi dari volume beras komersial hanya sekitar 150 ribu ton. Sementara, sekitar 1,6 juta ton sisanya merupakan stok CBP. Di mana, penggunaan CBP harus seizin pemerintah, sementara beras komersial bebas diperdagangkan oleh Bulog sebagai bisnis.
Adapun, target pengadaan beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) tahun ini sebesar 1,2 juta ton. Menurut Tri, Bulog tidak dapat melakukan pengadaan CBP dalam jumlah yang lebih besar lantaran persediaan beras di gudang masih cukup besar. Karenanya, perusahaan harus melakukan penyesuaian sesuai kapasitas gudang beras.
"Stok di gudang kita yang tersimpan itu rata-rata beras yang sudah 1,5 hingga 2 tahun. Itu persoalannya makanya kita mau lepas dulu supaya kita bisa ganti dengan beras yang fresh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
