REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa skema pembiayaan ibu kota baru akan dirombak. Perombakan akan dilakukan berdasarkan perkembangan yang terjadi.
"Kita rombak semua itu nanti. Kami belum ketemu sekarang, ancer-ancernya sudah tapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Sedang digodok," kata Luhut di Jakarta, Jumat (17/1).
Luhut menyampaikan bahwa beberapa pihak menyampaikan minatnya untuk turut berinvestasi dalam pembiayaan pembangunan ibu kota yang akan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu.
Salah satunya yakni dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son. Menurut Luhut, Masayoshi bersedia membiayai pembangunan ibukota secara keseluruhan yang menelan anggaran hingga 40 miliar dolar AS.
Namun, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menginginkan hal tersebut. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia akan memberikan ruang investasi bagi Masayoshi Son untuk berinvestasi membangun beberapa klaster di ibukota baru.
Terkait dengan skema pembiayaan ibu kota baru Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bakal dibiayai lewat APBN, KPBU dan Swasta.
APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp93,5 triliun. Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.
Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan KPBU sebesar Rp 265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen dari total biaya pemindahan ibu kota. Sementara Swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp 127,3 triliun dalam pemindahan ibu kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
