REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) hingga Inalum telah menandatangani kesepakatan kerjasama dan investasi dengan beberapa perusahaan di Uni Emirate Arab (UEA). Hal itu dilakukan bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke UEA.
Penandatanganan BUMN ini setidaknya menjadi bagian dari 11 perjanjian proyek dengan nilai Rp 314,9 triliun atau USD 22,89 miliar. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai bahwa hal tersebut menjadi bukti jika Indonesia masih menjadi negara dengan tujuan investasi terbaik di dunia.
"Berbagai komitmen yang sudah ditandatangani itu menjadi bukti, meski ekonomi global lagi bergejolak namun Indonesia masih menarik perhatian dunia untuk berinvestasi," kata Mamit dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/1).
Investasi UEA dalam bidamg energi akan ditanamkan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat. Perusahaan energi baru terbarukan (EBT) Masdar, yang berbasis di Abu Dhabi, nantinya akan bermitra dengan PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBi) membangun PLTS Terapung Cirata sebesar 145 Mega Watt Peak (MWp).
Investasi di pembangkit ini diperkirakan mencapai Rp 1,8 triliun. PLTS Terapung Cirata diproyeksikan memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 MW.
Selain pengembangan Energi Baru Terbarukan, ditandatangani pula kesepakatan bisnis sejumlah proyek migas seperti pengembangan Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan antara Pertamina dengan Mubadala, potensi minyak mentah di Balongan antara Pertamina dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), hingga penyediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) antara ADNOC dengan Pertamina.
Pada subsektor mineral, ditandatangani pula kerja sama Emirates Global Aluminium (EGA) dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dalam rangka penambahan produksi ingot alloy dan billet. Pada masa uji coba penambahan produksi direncanakan sekitar 20 ribu ton, dimana kapasitas produksi normal saat ini mencapai 250 ribu ton.
"Berbagai proyek hasil kerjasama ini akan menjadi upaya BUMN dalam melakukan transfer knowladge. Dengan begitu ke depan daya saing BUMN kita juga bakal lebih baik," katanya.
Meski masih dalam tahap komitmen investasi, Mamit menilai bahwa masih ada hal penting yang harus dikerjakan pemerintah untuk meningkatkan status menjadi realisasi investasi. Dia mengimbau pemerintah untuk segera melakukan penyederhanaan regulasi.
"Saya rasa apa yang sudah dilakukan dengan menggandeng perusahaan internasional itu sudah cukup bagus. Hanya saja penyederhanaan regulasi harus terus dilakukan. Karena selama ini semua mentok di tahap ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika