REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah dalam pembuatan maupun menjalankan regulasi, terutama dalam bidang perdagangan luar negeri.
Ketua Umum GINSI Subandi mengatakan, pihaknya ingin menjalin kemitraan yang lebih strategis dengan para pemangku kepentingan terkait. Subandi yang baru saja terpilih dalam munaslub pada November lalu ingin membuat GINSI menjadi mitra dan bersinergi secara erat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, maupun kementerian dan lembaga terakit lainnya.
"Saya ingin GINSI kembali kepada era yang lalu bahwa GINSI itu pernah sangat kuat bekerja sama dengan kementerian terkait. Terutama soal pembinaan kepada para pelaku usaha perdagangan luar negeri atau importir, baik dari sisi pembuatan regulasinya maupun pada saat sosialisasi atau penyebaran regulasi yang sudah dibuat," kata Subandi, di Jakarta, Rabu (11/12).
Pada Rabu, GINSI menggelar pengukuhan Badan Pengurus Pusat (BPP) GINSI periode 2019-2024. Acara pengukuhan itu dibuka Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Feri Anggriono Sutiarto.
Feri mengatakan, dengan adanya pengukuhan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi friksi-friksi pada pengusaha, khususnya yang berkecimpunpung di bidang perdagangan impor.
"Kita harapkan GINSI tetap solid agar menjadi mitra pemerintah dalam menyiapkan regulasi khususnya di bidang impor,” ujarnya saat membuka acara pengukuhan BPP GINSI.
Pengukuhan Pengurus BPP GINSI 2019-2024 dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina dan Pengawas Ahmad Syahroni.
Pada hari itu juga dilaksanakan pengukuhan kepengurusan pengurus pusat GINSI. SelainS nama yang masuk kepengurusan GINSI di antaranya adalah Ahmad Sahroni sebagai ketua dewan pembina, Edy Putra Irawadi (pembina), Irwan Prajitna (sekretaris jenderal), Nedria Dahlan (wakil ketua bidang kepelabuhan), Anwar Sjani (wakil ketua bidang organisasi), dan Thamrin Latuconsina (wakil ketua bidang perdagangan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
