REPUBLIKA.CO.ID, MANGGARAI BARAT -- Bank Indonesia (BI) menyatakan, arah kebijakan moneter pada tahun 2020 mendatang masih akan akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Ruang untuk kebijakan penurunan suku bunga acuan BI-7 Days Reverse Repo Rate masih terbuka.

Namun, otoritas moneter akan tetap mengacu pada data-data terbaru ekonomi domestik dan global. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Endy Dwi Tjahjono mengatakan, arah kebijakan moneter BI masih longgar, hal itu sesuai dengan arahan dari Gubernur Bank Indonesia.

"Saya kira arah 2020 masih akomodatif. Apakah suku bunga akan diturunkan, ini tergantung dari data 2020, kalau perlu diturunkan kita turunkan, stance masih longgar," kata Endy dalam Pelatihan Wartawan Bank Indonesia di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (9/12).

Hingga saat ini, tingkat suku bunga acuan BI dipertahankan di level 5 persen, suku bunga deposit facility tetap 4,25 persen dan suku bunga lending facility 5,75 persen. BI akan kembai memperbarui tingkat suku bunga acuannya pada pertengahan bulan ini.

Sejalan dengan situasi ekonomi global dan domestik, tingkat suku bunga acuan 5 persen saat ini dinilai telah akomodatif dan konsisten sesuai dengan prakiraan inflasi yang masih di rentang 3,5 persen plus minus 1 persen. Instrumen kebijakan Bank Indonesia hingga akhir tahun 2019 terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian dengan tetap mempertahankan terjaganya sistem stabilitas sistem keuangan.

Endy manambahkan, berdasarkan proyeksi BI, prospek perekonomian pada tahun 2020 diperkirakan terus membaik dari tahun ini. Pertumbuhan ekonomi  berada dalam rentang 5,1-5,5 persen atau naik dari tahun ini yang diperkirakan sekitar 5,1 persen. Adapun laju inflasi nasional masih tetap rendah di kisaran 3 persen.

Lebih lanjut, Endy menambahkan, melihat optimisme di tahun depan, BI tidak hanya akan menempuh kebijakan di bidang moneter. Tapi juga dari sisi sistem pembayaran khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa masuk ke sistem digital.

Saat ini BI memiliki 6.000 UMKM binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "UMKM-UMKM itu sekarang kita tata dan klasifikasi mana yang tergolong tumbuh dan mana yang siap go digital bahkan go ekspor. Jadi masing-masing ada pendekatannya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika