REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpor (SYL) menargetkan masalah daerah yang mengalami rentan rawan pangan dapat diselesaikan pada tahun 2020. Ia mengatakan, penyediaan pangan bagi masyarakat terpencil harus menjadi prioritas Kementan dalam satu tahun ke depan.
"Tingkat kerawanan itu harus kita selesaikan. Minimal satu tahun ke depan mereka tidak kesulitan makan. Pendidikan jalan karena gizinya ada. Kesehatan bisa dicapai dengan pola hidup yang lebih baik," kata Syahrul di Jakarta, Rabu (30/10).
Berdasarkan sembilan parameter yang digunakan pemerintah, setidaknya terdapat 88 daerah kabupaten kota yang berstatus rentan rawan pangan. Sebagian dari 88 daerah itu berlokasi di Indonesia bagian timur.
Syahrul mengatakan, pengentasan daerah rentan rawan pangan membutuhkan kerja sama dengan kementerian lain. Sebab, masalah yang dihadapi di lapangan amat kompleks. "Kita harus yakin. Tidak hanya tugas pemerintah pusat tapi juga camat, bupati, walikota, gubernur. Saya berharap ini menjadi program bersama kementerian," ujarnya.
Meski demikian, Syahrul mengatakan, pengentasan rawan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Untuk membebaskan daerah tersebut dari rentan mapun rawan pangan membutuhkan waktu tidak singkat. "Minimal kita pertahankan rentan rawan, jadi tidak boleh rawan sehingga mereka bisa makan. Pangannya dulu harus kita siapkan," katanya.
Syahrul mengatakan, Kementan menggandeng enam kementerian lembaga untuk menangani masalah daerah rentan rawan pangan. Keenam kementerian lembaga tersebut terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Lemhannas.
Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, mengatakan dalam pengentasan daerah rawan pangan, pihaknya foksu pada penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi sejak 2018 lalu. Program itu sekaligus salah satu upaya pemerintah untuk mendukung penanganan stunting.
Pada tahun 2019 ini, Danis mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 63,66 miliar untuk pembangunan infrastruktur air bersih untuk minum di 180 desa. Pada tahun 2020, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60,5 miliar untuk pembangunan infrastruktur air bersih di 247 desa
Adapun khusus untuk infrastruktur sanitasi, tahun depan pihaknya menganggarkan dana sebesar Rp 290,5 miliar untuk di 830 desa yang tersebar di 82 kota kabupaten. Anggaran tersebut, naik dari dana pembangunan infrastruktur sanitasi 2019 sebesar Rp 212,8 miliar untuk 581 desa.
"Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi secara berkelanjutan diharapkan bisa mengurangi angka stunting pada bayi dan anak di Indonesia," kata Danis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika