REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan memangkas habis-habisan perizinan dan rekomendasi investasi setelah investor China enggan berinvestasi di Indonesia.
Darmin menjelaskan latar belakang mengapa investor China tak melirik Indonesia saat melakukan ekspansi bisnis. Penjelasan Darmin tersebut merujuk pada teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa dari 33 perusahaan China yang melakukan relokasi atau membuka pabrik bari di luar negaranya, tidak ada satupun yang memilih Indonesia. Sebagian besar investor China memilih membuka pabrik baru di Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
"Ini tunjukkan bahwa ada yang nggak berjalan dengan baik di kita. Misalnya (di Indonesia), rekomendasi teknis saja perlu waktu yang lama," ujar Darmin di Kantor Presiden, Rabu (4/9).
Darmin menyebutkan, perihal minimnya minat investor asing ke Indonesia bahkan sudah disinggung dalam laporan singkat perwakilan Bank Dunia saat melakukan kunjungan ke Istana Merdeka. Salah satu hambatan investasi yang digarisbawahi adalah lamanya penerbitan rekomendasi dari kementerian/lembaga terhadap pembukaan usaha baru.
"Sedangkan dalam Global Value Chains, persoalan seperti itu harus selesai tiga hari. Kita harus review habis-habisan, dan pangkas habis-habisan," kata Darmin.
Pemangkasan perizinan dan rekomendasi investasi tersebut akan dilakukan secara besar-besaran dalam dua bulan ke depan atau sebelum akhir 2019. Presiden Jokowi, ujar Darmin, sudah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menyisir kembali perizinan dan rekomendasi yang dianggap menghambat minat investasi.
"Mereka harus identifikasi semua izin, rekomendasi, atau apapun yang perlu waktu untuk orang berusaha. Identifikasi sendiri. Karea rekomendasi ini sering tidak diketahui orang lain," kata Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
