REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari mengatakan sejak pergantian tahun, indikasi pelambatan ekonomi mulai bermunculan sejak pergantian tahun. Akbar menyebut salah satunya indikasinya ialah penurunan jumlah uang beredar di masyarakat pada momen Idul Fitri yang menjadi lampu kuning bagi pemerintah.
"Dari tahun ke tahun, Lebaran menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengerek ekonomi. Namun, sepertinya hal itu tak terjadi sekarang," ujar Akbar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Berdasarkan hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, ucap Akbar, asumsi perputaran uang selama Lebaran turun 12,28 persen. Jika asumsi pada 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, tahun ini hanya Rp 137,975 triliun.
Bahkan, sambung Akbar, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp 114,37 triliun. Akbar menyebut angka tersebut turun 16,5 persen dari 2024 yang mencapai Rp 136,97 triliun. "Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi isapan jempol belaka," pesan Akbar.
Akbar melanjutkan indikasi lainnya adalah penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang atau 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
Akbar menyampaikan fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi Libur Lebaran jeblok 30 persen, termasuk Bali. "Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uangnya. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi Pemerintah," ucap Akbar.
Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin konsumen optimistis.
Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.
Menurut Akbar, pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk. "Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret," kata Akbar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika